Pantau - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong evaluasi pelaksanaan konstitusi sebagai momentum memperkuat demokrasi dan memastikan keadilan sosial dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Lestari dalam keterangan tertulis pada Selasa, 18 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Konstitusi Nasional.
"Hari Konstitusi tahun ini harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa akan pentingnya fondasi hukum yang telah mengantarkan Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat," kata Lestari.
Menurut Lestari, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang meletakkan dasar penyelenggaraan negara.
Ia menilai tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dalam usia kemerdekaan ke-81 sejalan dengan cita-cita konstitusi, meski pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan.
Lestari Soroti Kondisi Demokrasi IndonesiaLestari menyoroti laporan Economist Intelligence Unit tahun 2026 yang mencatat skor Indeks Demokrasi Indonesia turun dari 6,71 pada 2022 menjadi 6,37 pada 2025.
Dalam laporan tersebut, Indonesia masih berada dalam kategori flawed democracy atau demokrasi cacat.
Ia juga mengutip laporan V-Dem Institute yang menempatkan Indonesia dalam kategori otokrasi elektoral serta menyoroti persoalan keadilan pemilu dan ketimpangan arena kompetisi politik.
"Ini adalah alarm bagi kita semua. Konstitusi kita menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara dan mengamanatkan keadilan sosial. Namun, data menunjukkan ruang demokrasi kita justru menyempit," ujar Lestari.
Lestari mendorong rekonstruksi desain konstitusi terus dikembangkan agar sistem presidensial dengan mekanisme checks and balances berjalan dalam praktik penyelenggaraan negara.
"Kita harus memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar membantu negara menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat," tegasnya.
Masyarakat Didorong Aktif Mengawal PemerintahanLestari juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban konstitusional.
Menurut dia, masyarakat perlu terus didorong berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Di tengah berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, Lestari mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga semangat kebangsaan di atas perbedaan.
"Indonesia berdiri bukan karena kita semua serupa, tetapi karena kita semua sepakat memilih berbagi 'rumah' yang sama. Konstitusi kita adalah jaminan bagi semua anak bangsa untuk hidup rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas Lestari.
Komentar (0)