Sahroni Minta Mahasiswa Hindari Provokator yang Mau Rusak Demonstrasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap demonstrasi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada Selasa (18/8) bisa berjalan dengan lancar dan tertib.

"Ya, mudah-mudahan demonstrasi yang cukup baik, menyalurkan aspirasi kepada pemerintah, kan, sudah baca, tuh, beberapa tuntutan ke pemerintah, dilakukan secara baik-baik saja," kata dia menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa ini.

BACA JUGA: Refleksi Hari Kemerdekaan, Sahroni: Semoga Hukum Semakin Ditegakkan Tanpa Harus Viral

Bendahara Umum (Bendum) NasDem itu mengingatkan mahasiswa bisa menjaga barisan demi menghindari penyusup yang berusaja merusak kondusivitas sosial saat penyampaian aspirasi. 

"Ya, kan, kita enggak tahu, menghindari orang-orang yang ingin memprovokasi. Disalurkan oleh adik-adik dengan baik, tiba-tiba ada provokasi yang membuat jadi nanti, menyampaikan aspirasinya jadi enggak baik," lanjutnya.

BACA JUGA: Sahroni Kawal Proses Hukum Promosi Miras Bawa-Bawa Ayat Al-Quran

Sahroni mengapresiasi semangat kritis para mahasiswa dan penyampaian aspirasi melalui jalur tepat bisa menjadi pemacu semangat pemerintah mengeksekusi program prorakyat.

"Mudah-mudahan itu memberikan satu semangat buat pemerintah juga," katanya.

BACA JUGA: Sahroni Minta Polri Tingkatkan Sweeping Kelab Malam demi Bendung Peredaran Narkoba

Sebelumnya, BEM UI bakal menggelar demonstrasi yang dinamai Merebut Kemerdekaan di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8).

BEM UI rencananya membawa delapan tuntutan dalam demonstrasi yang dimulai pukul 13.00 WIB itu.

Dua di antaranya menuntut harga kebutuhan pokok dan BBM diturunkan hingga evaluasi total PSN serta setop MBG lalu Kopdes Merah Putih. 

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan berharap kepolisian tidak mengalangi agenda demonstrasi Merebut Kemerdekaan seperti dilakukan terhadap unjuk rasa Juni 2026 kemarin.

"Ya, yang kami minta aparat mematuhi konstitusi bukan mematuhi penguasa, di konstitusi bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat dilindungi," kata Yatalathof melalui layanan pesan, Selasa (18/8). (ast/jpnn)