Nama Sardjito masuk dalam bursa calon petinggi Bursa Mineral Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Sarjito sebagai calon kepala eksekutif pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan, nama Sardjito telah diterima DPR dan selanjutnya akan diproses melalui mekanisme di Komisi XI DPR.
“Terkait dengan OJK juga akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi XI, kami sudah menugaskan Komisi XI. Namanya itu Pak M Sardjito. yang nantinya akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi XI,” kata Puan dalam konferensi pers, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).
Puan mengatakan proses terhadap calon pejabat OJK tersebut dilakukan bersamaan dengan sejumlah agenda terkait sektor keuangan yang tengah berjalan di DPR. Selain calon ADK (anggota Dewan Komisioner) OJK, Komisi XI juga mulai memproses mekanisme pemilihan atau persetujuan deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Puan menuturkan, tahapan selanjutnya akan dilakukan Komisi XI DPR sesuai ketentuan yang berlaku sebelum akhirnya dibawa ke tahap persetujuan DPR.
Sardjito bukan sosok baru di lingkungan OJK. Ia pernah menjabat sebagai deputi komisioner pengawas pasar modal I OJK, setidaknya pada 2016. Dalam perjalanan kariernya di OJK, Sardjito juga pernah mengemban tugas di bidang edukasi dan perlindungan konsumen.
Dalam posisinya di lembaga regulator itu, ia juga dipercaya memimpin Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Sebelum bergabung dengan OJK, Sardjito telah lama berkarier di bidang pengawasan pasar modal. Ia pernah menjabat kepala Biro Investigasi Formal dan Kriminal di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Kementerian Keuangan.
Apabila menilik pendidikannya, Sardjito memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan hukum. Ia menempuh pendidikan sarjana bidang manajemen di Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian meraih gelar MBA bidang keuangan dari Saint Louis University, Amerika Serikat. Ia juga menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Indonesia (UI) serta magister kenotariatan di Universitas Jayabaya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan rencana untuk membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Langkah itu sebagai tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang sudah dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Presiden menyebut rencana itu sudah dibahas bersama OJK. “Kita akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Jika bekerja dengan baik, pada 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI & Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Dia menyampaikan, selama puluhan tahun Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya.
Akan tetapi, kata dia, hasil alam yang keluar dari perut bumi Indonesia itu harganya justru ditentukan oleh bursa komoditas negara lain. Padahal, negara itu tidak memiliki komoditas tersebut. Menurutnya, hal ini tidak masuk akal, dan tidak mengerti konsep ilmu ekonomi semacam itu.
“Kalau mereka (pihak luar) tidak mau bayar harga yang kita pasang, tidak usah beli. Lebih baik komoditas nikel, timah, emas, batu bara kita, gas kita, minyak kita semuanya di tanah untuk anak cucu kita,” ujar kepala negara.
Komentar (0)