Kejar Investasi Rp2.322 Triliun di 2027, Rosan Pastikan Perizinan dan Realisasi Proyek Dipercepat

Pemerintah menargetkan capaian realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada 2027. Angka ini naik 13,8 persen dari target investasi 2026.

IDXChannel - Pemerintah menargetkan capaian realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada 2027. Angka ini naik 13,8 persen dari target investasi 2026.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani mengatakan untuk memastikan target tersebut tercapai, pihaknya terus melakukan pembenahan iklim investasi melalui tiga fokus utama, yakni kepastian perizinan, kecepatan konstruksi, dan penyelesaian hambatan di lapangan.

“Fokus program Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di tahun depan ini ingin lebih memberikan kepastian perizinan. Sistem perizinan dari 18 kementerian/lembaga sudah terintegrasi dengan Sistem OSS dan terus diperkuat. Ini tugas yang berat, namun Insyaallah kita terus meng-upgrade sistem OSS (Online Single Submission) kita dengan AI (Artificial Intelligence), big data dan blockchain,” ujar Rosan dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8/2026).
 
Dalam aspek perizinan, kata Rosan, 24 kementerian/lembaga telah memiliki hak akses ke sistem OSS untuk kebutuhan verifikasi dan pemantauan. Pemerintah juga tengah menyiapkan OSS versi 2.0 yang berbasis kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan keandalan layanan. Saat ini, sebanyak 575 RDTR kabupaten/kota telah terhubung dengan sistem OSS.
Sementara untuk mempercepat realisasi proyek, Kementerian Investasi dan Hilirisasi menjalankan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Program ini memungkinkan investor di 62 kawasan industri untuk mulai melakukan pembangunan secara paralel dengan proses perizinan. 

Selain itu, lanjut Rosan, pihaknya juga terus memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam memfasilitasi proyek hilirisasi, Proyek Strategis Nasional, dan program prioritas pemerintah. Penyusunan regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga terus diselesaikan.
 
“Di kesempatan ini, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri, akademisi, masyarakat, dan media, agar kita selalu menjaga iklim investasi yang kondusif sehingga memberikan dampak yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Rosan.

(NIA DEVIYANA)