Menteri Jumhur Sayangkan Negara Besar Mundur dari Tanggung Jawab Kolektif Pulihkan Lingkungan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyayangkan adanya negara maju berkekuatan ekonomi besar yang memilih mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim, sementara aktivitas ekonominya masih menyumbang porsi besar emisi global.

Jumhur menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuan menteri lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8). Pertemuan tersebut diikuti delegasi 10 dari 11 negara anggota BRICS.

BACA JUGA: Karhutla Melanda Palangkaraya, Ketua DPR: Ini Bukan Lagi Persoalan Lingkungan

Pertemuan diawali dengan pernyataan Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India Shri Bhupender Yadav, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan dari Menteri LH Jumhur Hidayat.

Menteri Jumhur menekankan bahwa kehadiran BRICS dalam lanskap global dapat memperluas tata kelola lingkungan hidup dunia yang lebih representatif dan efektif. Forum tersebut juga dinilai membuka ruang lebih besar bagi kearifan lokal untuk berkontribusi dalam mitigasi dan penanganan berbagai tantangan lingkungan yang makin kompleks.

BACA JUGA: Menteri LH Jumhur Hidayat Terhenyak Mendengar Cerita dari Sri Sultan HB X

"Cara suatu negara mengelola sumber daya alam, menata lanskap, mencegah degradasi lingkungan, serta membangun ketahanan akan menentukan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang," kata Jumhur dalam paparannya.

Menurut dia, Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di laut, sebagai fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, serta pertumbuhan berkelanjutan.

BACA JUGA: Menteri Jumhur Hidayat: Jatim Ranking 1 dalam Menjaga Lingkungan dan Mengelola Sampah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Lebih dari 300 ribu spesies diketahui hidup di Indonesia, termasuk sekitar 9,7 persen tumbuhan berbunga dunia, 14 persen mamalia, dan 18,6 persen burung.

Ekosistem laut Indonesia yang berada di jantung Segitiga Karang juga menjadi rumah bagi sekitar 23 persen hutan mangrove dunia, 16 persen spesies ikan laut global, serta 10 persen spesies karang dunia. Indonesia juga memiliki konsentrasi tinggi berbagai jenis reptil dan mamalia laut.

Keanekaragaman hayati tersebut, lanjut Jumhur, menopang jasa ekosistem yang sangat penting bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus menjaga ketahanan mata pencaharian jutaan penduduk.

Sebagai negara kepulauan yang membentang di lebih dari 17 ribu pulau dan dengan lebih dari 60 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir, Indonesia berada di garis depan dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, serta bencana terkait iklim telah memengaruhi masyarakat di berbagai wilayah kepulauan Indonesia.

Menurut Jumhur, dampak tersebut bukan lagi ancaman yang jauh, tetapi berpotensi merusak capaian pembangunan, mengganggu mata pencaharian, serta mendorong masyarakat rentan kembali ke dalam kemiskinan. “Bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional,” ujar Jumhur.

Dia juga menekankan bahwa solusi terhadap persoalan lingkungan tidak hanya harus bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern, tetapi juga dapat digali dari kekayaan pengetahuan tradisional yang hidup di tengah masyarakat. "Kami telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045," ungkapnya.

Menurut dia, masyarakat merupakan pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim sekaligus memiliki pengetahuan berharga mengenai pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam kesempatan tersebut, Jumhur memperkenalkan tiga praktik tradisional Indonesia yang dinilai berhasil mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Pertama, Subak di Bali, yaitu sistem irigasi tradisional yang mengintegrasikan tata kelola air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual. Kedua, Sasi Lompa di Maluku, sistem tradisional dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Ketiga, Awig-Awig, sistem hukum adat berbasis masyarakat di Bali.

“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim,” ucapnya.

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari tersebut turut dihadiri delegasi Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup, antara lain Deputi PPI dan TKNEK Ary Sudjianto, Direktur Kebakaran Lahan Dasrul, Tenaga Ahli Menteri Teguh Santosa, serta Kuasa Usaha Ad Interim KBRI New Delhi Yudo Sasongko. (esy/jpnn)