Pantau - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI mengawal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 agar alokasi anggaran selaras dengan program pemerintah dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menekankan perlunya kesinambungan antara gagasan Presiden, program yang dijalankan kementerian, dan anggaran yang disediakan dalam RAPBN 2027.
“Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi program di kementerian dengan alokasi. Jangan terjadi distorsi antara apa yang menjadi gagasan dan apa yang menjadi program,” kata Bahlil.
Fraksi Golkar Diminta Serius Kawal AnggaranBahlil meminta anggota Fraksi Golkar mengikuti proses pembahasan RAPBN 2027 secara serius dengan hadir dan terlibat dalam pembahasan anggaran di masing-masing komisi DPR RI.
Menurut Bahlil, keterlibatan tersebut diperlukan agar arah kebijakan yang disampaikan Presiden dapat diterjemahkan ke dalam program kementerian dan mendapatkan dukungan anggaran yang sesuai.
Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah yang berorientasi langsung kepada masyarakat, seperti perumahan rakyat, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan berbagai kebijakan di sektor energi.
Bahlil menilai berbagai program tersebut merupakan kebijakan yang baik meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.
“Ini adalah sesuatu yang baik sekali. Bagaimana perumahan rakyat, bagaimana sekolah rakyat, bagaimana makanan bergizi, sekalipun memang kita tahu bahwa masih banyak kekurangan di sana-sini. Tapi itu tanggung jawab kita semua untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan,” ungkap Bahlil.
Karena itu, parlemen diharapkan memberikan masukan konstruktif agar pelaksanaan berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih optimal.
“Tanggung jawab kita semua untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan,” kata Bahlil.
Realisasi Anggaran Kementerian Diminta DiawasiSelain mengawal kesesuaian program dan alokasi anggaran, Bahlil meminta Fraksi Golkar mengawasi realisasi anggaran kementerian, terutama yang dinilai masih lambat melakukan belanja.
Menurut Bahlil, keterlambatan realisasi belanja pemerintah dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi karena belanja pemerintah menjadi salah satu pemicu aktivitas ekonomi.
Lambatnya eksekusi anggaran juga dinilai berpotensi memengaruhi penciptaan lapangan pekerjaan.
“Kalau belanja pemerintah sebagai trigger terhadap pertumbuhan lambat untuk dieksekusi, itu pasti akan terdampak pada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan,” kata Bahlil.
Bahlil juga menegaskan para menteri yang berasal dari Partai Golkar tidak perlu menganggap kritik atau koreksi parlemen sebagai bentuk ketidakdukungan terhadap pemerintah.
Menurut dia, kritik dan masukan konstruktif dari parlemen merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memperbaiki pelaksanaan program pemerintah.
RAPBN 2027 Fokus pada Delapan Prioritas NasionalSementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan RAPBN 2027 akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan dan kesehatan, serta hilirisasi dan industrialisasi.
Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur, perumahan dan peningkatan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Delapan prioritas itu akan ditopang penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” kata Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan capaian pemerintah sepanjang semester pertama 2026 menjadi salah satu pijakan dalam penyusunan RAPBN 2027.
Arsitektur RAPBN 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komentar (0)