DPR Apresiasi Upaya Dukcapil Memperluas Digitalisasi Perlindungan Sosial

jpnn.com, BREBES - Penyaluran bantuan sosial harus didukung data penerima yang akurat dan terus diperbarui.

Sebab, kondisi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu, baik karena kehilangan pekerjaan, pindah domisili, maupun tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.

BACA JUGA: Dirjen Dukcapil Apresiasi Kualitas Layanan Adminduk Jember hingga Kecamatan

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Rebranding Dukcapil, yang dirangkaikan dengan jemput bola verifikasi kependudukan dan sosialisasi perluasan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula SMP Muhammadiyah Larangan, Kabupaten Brebes, Senin (10/8).

Bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pelosok desa, layanan jemput bola memudahkan pembaruan data tanpa harus menempuh jarak jauh ke kantor pelayanan.

BACA JUGA: Gandeng Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kualitas dan Validitas Data Kepesertaan

Rebranding Dukcapil juga diarahkan untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly atau Goyud mendukung langkah tersebut.

BACA JUGA: LBP Tekankan Peran Penting Dukcapil dalam Percepatan Transformasi Digital Pemerintah

Menurutnya, digitalisasi Perlinsos bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial.

“Komisi II mendukung penuh langkah Dukcapil dalam memperluas digitalisasi perlindungan sosial. Inovasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal keadilan sosial agar bantuan negara benar-benar menyentuh rakyat kecil,” katanya.

Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri, Agus Irawan, mengatakan pemutakhiran data menjadi fondasi agar bantuan sosial tepat sasaran.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan bantuan sosial tidak hanya berhenti pada nama yang tercatat di sistem, tetapi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dengan verifikasi berbasis IKD dan biometrik, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Agus saat sosialisasi digitalisasi Perlinsos di kepada sekitar 100-an warga di Kecamatan Larangan, Brebes.

Menurut Agus, digitalisasi bukan sekadar memindahkan layanan manual ke aplikasi. Sistem tersebut harus mampu menghubungkan identitas seseorang dengan kondisi sebenarnya.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) digunakan untuk mendukung proses identifikasi.

Sementara itu, verifikasi wajah melalui face recognition memastikan identitas warga sesuai dengan orang yang bersangkutan.

“Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi data administrasi dengan data perlindungan sosial,” katanya.

Model ini sebelumnya diuji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025. Waktu verifikasi penerima bantuan yang sebelumnya dapat mencapai 200 hari, dipangkas menjadi sekitar satu menit.

Hasil tersebut menjadi salah satu dasar perluasan program pada 2026. Brebes menjadi salah satu daerah yang dipilih sebelum penerapannya diperluas secara nasional.

Agus mengatakan sistem baru juga menjawab sejumlah persoalan dalam penyaluran bansos, seperti data yang tidak diperbarui, proses manual yang lambat, dan koordinasi antarinstansi.

“Pengajuan bantuan dapat dilakukan secara on-demand. Warga dapat mendaftarkan diri melalui Portal Perlinsos, sementara agen pendamping membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan,” jelasnya.

Agen pendamping membantu proses registrasi, verifikasi, dan pengajuan sanggahan. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan.

Proses tersebut harus berjalan secara inklusif, objektif, sesuai prosedur, dan tanpa pungutan kepada masyarakat.

Penyaringan calon penerima menggunakan data DTSEN serta data administrasi lintas kementerian dan lembaga.

Bagi Agus, langkah tersebut merupakan bagian dari pembangunan Infrastruktur Digital Publik, mulai dari identitas digital, pertukaran data, hingga basis data lintas sektor.

“Yang kita bangun bukan sekadar layanan digital Dukcapil. Kita sedang menyiapkan fondasi agar berbagai program pemerintah bisa bekerja dengan data yang sama, sehingga masyarakat tidak terus-menerus diminta mengulang proses administrasi,” ujarnya.

Dukungan juga disampaikan Asisten III Kabupaten Brebes Untung Rizaludin, yang hadir mewakili Bupati Paramitha Widya Kusuma.

“Kami menyambut baik rebranding Dukcapil yang menghadirkan layanan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan jemput bola verifikasi kependudukan, warga Brebes, terutama di pelosok desa, akan lebih mudah mengakses layanan administrasi dan bantuan sosial,” ujarnya.

Untung menambahkan, Pemkab Brebes siap mendukung percepatan aktivasi IKD sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik.

Kepala Dinas Dukcapil Brebes Akhmad Ma’mun memastikan layanan jemput bola akan terus diperkuat hingga tingkat desa.

Petugas Dukcapil dan agen pendamping akan membantu warga, termasuk lansia dan kelompok rentan, yang mengalami kendala mengakses layanan digital.

“Pelayanan jemput bola akan kami dorong hingga tingkat desa. Agen pendamping dan petugas Dukcapil akan membantu masyarakat, termasuk lansia dan kelompok rentan, dalam proses aktivasi IKD,” katanya.

Pada akhirnya, keberhasilan rebranding Dukcapil bukan diukur dari kecanggihan aplikasi atau ramainya sosialisasi.

Ukurannya sederhana: apakah warga yang berhak menerima bantuan dapat dikenali secara tepat dan memperoleh haknya tanpa terkendala data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. (dil/jpnn)