Sebelum PPPK Demo, MenPANRB dan Menkeu Umumkan Kebijakan Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Sebelum PPPK dan PPPK paruh waktu melakukan demo besar-besaran pada September mendatang, DPR RI dan pemerintah mengumumkan kebijakan terbarunya.

Waki Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, DPR dan pemerintah sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi mengenai masalah PPPK, termasuk soal keinginan menjadi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

BACA JUGA: Pemda Belum Berani Menjamin Tahun Depan PPPK Paruh Waktu Aman

"Hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," kata Sufmi Dasco di Jakarta, Selasa (18/8).

Pada kesempatan sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MenPANRB Rini Widyantini mengungkapkan, jumlah guru PPPK sebanyak 955.245 orang, sedangkan guru PPPK paruh waktu sebanyak 231.246 orang.

BACA JUGA: Mas Dar Sampai Mengancam Pecat PPPK yang Bekerja Ala Kadarnya

Saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi. Adapun penyebarannya untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

"Sebagaimana disampaikan Bapak Sufmi Dasco bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027," ucapnya.

BACA JUGA: 2.298 PPPK Paruh Waktu Daerah Ini Dipastikan Tetap Bekerja hingga Desember 2026, Gaji Aman

Kemudian, akan diberikan juga kesempatan untuk guru PPPK untuk mengikuti seleksi CPNS yang diperkirakan pendaftarannya di awal 2027. 

Selain itu, akan dibuka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya untuk kebutuhan Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda. 

Menteri Keuangan Purba Yudhi Sadewa menambahkan, berdasarkan hasil rapat tadi, pemerintah sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.

Jadi, langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. 

"Jadi, kami sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan keberlanjutan dari fiskal," tegas Menkeu Purbaya. 

Sebelumnya, dua forum PPPK dan PPPK paruh waktu, waktu Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) serta Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia menyatakan akan mehggelar aksi damai besar-besaran dengan melibatkan puluhan ribu orang.

Aksi damai yang rencananya digelar September itu sebagai protes atas pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 yang tidak memberikan kepastian akan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu.(esy/jpnn)