Badan Gizi Nasional (BGN) meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekitar wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT), meningkatkan kesiapsiagaan dan menyesuaikan pelayanan untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak.
Sudaryono Kepala BGN mengatakan, SPPG yang berada di lokasi terdampak harus mengutamakan keselamatan, sementara SPPG di wilayah sekitar yang masih beroperasi normal dapat mengalihkan atau menyesuaikan layanan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
“SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait, sementara SPPG terdekat yang operasionalnya tidak terdampak dapat menyesuaikan pelayanan, termasuk membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak dan kelompok rentan di sekitar wilayah bencana,” kata Sudaryono, Selasa (18/8/2026).
Sudaryono juga meminta jajaran BGN dan pengelola SPPG menjalankan arahan penanganan bencana yang telah ditetapkan.
Ia mengingatkan agar setiap keputusan di lapangan tidak diambil berdasarkan asumsi pribadi.
“Kita harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tetap memastikan pemenuhan gizi bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya dilansir dari Antara.
Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong pemerintah daerah di NTT segera membentuk satuan tugas (satgas) penanganan bencana.
Pratikno Menko PMK mengatakan, keberadaan satgas daerah diperlukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan bantuan bagi penyintas gempa bermagnitudo 7,7 dapat disalurkan secara lebih merata.
Menurut Pratikno, kebutuhan tersebut semakin mendesak karena lokasi pengungsian warga tersebar di sejumlah titik dan tidak terpusat pada satu lokasi.
“Kami dorong agar satgas daerah segera dibentuk, karena lokasi pengungsian ada di beberapa titik. Selain itu, kami melihat masih ada kebutuhan dasar para pengungsi yang harus dipenuhi,” kata Pratikno.
Pembentukan satgas diharapkan dapat mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta unsur terkait dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penanganan kondisi darurat di berbagai wilayah terdampak. (ant/saf/ipg)
Komentar (0)