Kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam semangat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Universitas Terbuka (UT) menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan kompetensi lulusan, serta menghasilkan riset dan inovasi yang berkontribusi terhadap kemandirian bangsa.
Komitmen tersebut berangkat dari salah satu cita-cita besar kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sejak didirikan pada 1984, UT hadir untuk menjawab persoalan terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Melalui sistem pembelajaran jarak jauh, UT menjangkau masyarakat yang terkendala jarak, waktu, pekerjaan, maupun kondisi geografis.
Jangkauan tersebut tercermin dari jumlah mahasiswa UT yang terus bertambah. Berdasarkan data semester 2025 ganjil, UT mencatat 768.248 mahasiswa teregistrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan luar negeri. Data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem pendidikan tinggi yang fleksibel dan dapat diakses tanpa harus berpindah tempat tinggal atau meninggalkan pekerjaan.
Mahasiswa UT berasal dari beragam latar belakang, mulai dari generasi muda, pekerja, guru, aparatur sipil negara, pelaku usaha, hingga masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Sebanyak 60,72 persen mahasiswa UT berusia di bawah 25 tahun.
Sementara itu, berdasarkan data pekerjaan mahasiswa, sekitar 79,9 persen mahasiswa UT telah bekerja atau memiliki aktivitas profesional ketika menjalani perkuliahan.
Sekretaris Universitas Terbuka, Dr. Kurnia Endah Riana, S.E., M.Com., mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fondasi penting bagi kemandirian sebuah bangsa.
“Peningkatan kesejahteraan berkaitan erat dengan tingkat literasi dan kualitas sumber daya manusia. UT ingin menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlayani perguruan tinggi negeri maupun swasta agar mereka memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi,” ujar Riana.
Selain mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh, UT bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai mitra untuk menyediakan sejumlah skema beasiswa. Berdasarkan data yang dipublikasikan UT, sebanyak 23.375 mahasiswa tercatat menerima beasiswa dengan dana kelolaan lebih dari Rp 44 miliar. Dari jumlah tersebut, 9.337 orang merupakan mahasiswa dari kelompok berpenghasilan rendah.
Beasiswa tersebut antara lain bersumber dari program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR mitra UT, pemerintah daerah, serta institusi tempat mahasiswa bekerja. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya UT memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menutup kesempatan seseorang untuk menempuh pendidikan tinggi.
Program KIP Kuliah dan beasiswa CSR dapat memberikan dukungan biaya pendidikan hingga delapan semester. Bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, KIP Kuliah juga menyediakan bantuan biaya hidup untuk mendukung kebutuhan selama menjalani pendidikan.
Menurut Riana, semakin luas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan, dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan maupun dunia kerja.
Tak Sekadar Memperbanyak LulusanPerluasan akses pendidikan tidak cukup hanya diukur berdasarkan jumlah mahasiswa dan lulusan. UT juga berupaya memastikan bahwa setiap lulusan memiliki kompetensi yang relevan serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat.
Untuk mewujudkannya, UT menjalankan penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pengguna lulusan dan asosiasi profesi.
“Ketika mendesain kurikulum, kami wajib melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder. Salah satunya adalah pengguna lulusan dan asosiasi profesi. Dengan demikian, kompetensi lulusan UT dapat tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja,” jelas Riana.
Pelibatan berbagai pihak menjadi penting karena perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan hari ini belum tentu tetap relevan beberapa tahun mendatang.
Oleh karena itu, UT secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kurikulum, bahan ajar, metode pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar mahasiswa.
“UT secara konsisten memperbaiki kurikulum, terutama berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki lulusan. Kami melakukan pemantauan, kemudian menyesuaikan bahan ajar, metode pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar,” tegas Riana.
UT juga melakukan tracer study untuk mengetahui perkembangan karier dan relevansi kompetensi lulusan di dunia kerja. Hasil kajian tersebut digunakan untuk memetakan kompetensi yang perlu diperkuat dalam proses pembelajaran.
Hampir 80 persen mahasiswa UT diketahui telah bekerja saat menjalani perkuliahan.
Bagi kelompok mahasiswa ini, pendidikan tinggi bukan hanya jalan memperoleh gelar, melainkan juga kesempatan meningkatkan kompetensi, menunjang perkembangan karier, dan memperbaiki kondisi ekonomi.
Guru Besar Memperkuat Riset yang BerdampakKomitmen UT untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional juga diwujudkan melalui penguatan riset dan inovasi. Salah satunya ditandai dengan pengukuhan 12 guru besar dari berbagai bidang kepakaran.
Dengan pengukuhan tersebut, UT kini memiliki 45 guru besar. Namun, penambahan jumlah guru besar tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akreditasi ataupun meningkatkan posisi UT dalam pemeringkatan perguruan tinggi. Lebih dari itu, penguatan sumber daya akademik tersebut menjadi bagian dari transformasi UT, dari perguruan tinggi yang berfokus pada pengajaran atau teaching-led university menuju perguruan tinggi berbasis riset yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Guru besar dan setiap pendidik di UT diharapkan menghasilkan riset dan inovasi yang dapat menjadi bagian dari solusi atas persoalan bangsa. Sebagai perguruan tinggi negeri, kami juga diukur berdasarkan dampak yang dihasilkan. Karena itu, riset tidak hanya berakhir sebagai publikasi, tetapi idealnya dapat digunakan untuk memecahkan persoalan dan mendukung kemajuan bangsa,” papar Riana.
Kedua belas guru besar yang baru dikukuhkan memiliki kepakaran yang mencakup pendidikan, bahasa, matematika, tata kelola pemerintahan, politik, lingkungan, serta transformasi digital. Mereka adalah:
Prof. Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D., bidang kepakaran English Writing;
Prof. Dr. Juhana, M.Pd., bidang kepakaran English Language Instruction;
Prof. Dr. Yumiati, M.Si., bidang kepakaran Pembelajaran Aljabar;
Prof. Dr. Siti Aisyah, M.Pd., bidang kepakaran Model Pembelajaran Anak Usia Dini;
Prof. Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D., bidang kepakaran Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Politik;
Prof. Dr. Milwan, S.Sos., M.Si., bidang kepakaran Kebijakan Layanan Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
Prof. Dr. Tita Rosita, M.Pd., bidang kepakaran Perencanaan Pendidikan;
Prof. Dr. Siti Aisyah, M.Si., bidang kepakaran Smart Governance, Transformasi, dan Keberlanjutan Pembangunan;
Prof. Dr. Ir. Edi Rusdiyanto, M.Si., bidang kepakaran Lingkungan Perkotaan;
Prof. Dr. Suparti, M.Pd., bidang kepakaran Pembelajaran Literasi Bahasa;
Prof. Dr. Mery Noviyanti, S.Si., M.Pd., bidang kepakaran Komputasi dan Strategi Pembelajaran Matematika; dan
Prof. Dr. Rahmat Hidayat, S.Sos., M.Si., bidang kepakaran Digital Governance.
Keragaman bidang kepakaran tersebut diharapkan memperkuat kemampuan UT dalam menghasilkan penelitian lintas disiplin yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan agenda pembangunan nasional.
Pendidikan Sebagai Jalan Menuju KemandirianBagi UT, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari makna kemerdekaan. Bangsa yang merdeka bukan hanya bangsa yang memiliki kebebasan politik, tetapi juga bangsa yang mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk menentukan arah pembangunannya sendiri.
Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk ketergantungan terhadap negara lain dalam bidang ekonomi dan teknologi. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prasyarat untuk memperkuat kedaulatan dan daya saing bangsa.
“Kita masih memiliki ketergantungan di bidang ekonomi maupun teknologi kepada negara lain. Harapannya, melalui pendidikan dan penguatan sumber daya manusia, Indonesia semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Riana.
Dalam konteks tersebut, pemerataan akses pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang memperoleh pendidikan berkualitas, semakin besar pula peluang bangsa ini menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk menjawab persoalannya sendiri.
Bagi Universitas Terbuka, itulah salah satu cara memaknai kemerdekaan: memastikan bahwa tempat tinggal, kondisi ekonomi, usia, dan kesibukan bekerja tidak menutup kesempatan seseorang untuk memperoleh pendidikan tinggi serta berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.
Komentar (0)