Sebanyak 19.297 rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kerusakan akibat gempa yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu (15/8/2026). Data tersebut tercatat hingga Selasa (18/8/2026) pukul 09.00 WITA.
Mahadin Sibarani Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT mengatakan, kerusakan rumah tersebar di delapan kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ende, Sikka, Ngada, Nagekeo, dan Sumba Timur.
“Data kerusakan rumah ini merupakan hasil pendataan sementara dan masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan,” kata Mahadin pada Selasa.
Berdasarkan tingkat kerusakannya, BPBD NTT mencatat 6.463 rumah mengalami rusak berat, 2.481 rumah rusak sedang, dan 12.006 rumah rusak ringan.
Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah rumah terdampak paling banyak, yakni 7.480 unit. Namun, data BPBD belum merinci jumlah rumah yang masuk kategori rusak berat, sedang, dan ringan di kabupaten tersebut.
Di Manggarai Barat, tercatat 3.493 rumah mengalami kerusakan. Dari jumlah itu, 1.410 rumah rusak berat, 635 rusak sedang, dan 1.448 rusak ringan.
Sementara di Kabupaten Manggarai, sebanyak 1.983 rumah terdampak gempa. Rinciannya, 1.597 rumah rusak berat, 263 rusak sedang, dan 123 rusak ringan.
Kabupaten Nagekeo mencatat 2.862 rumah terdampak, terdiri atas 1.373 rumah rusak berat, 260 rusak sedang, dan 1.229 rusak ringan. Kemudian di Ngada terdapat 2.296 rumah terdampak, dengan 698 rumah rusak berat, 465 rusak sedang, dan 1.133 rusak ringan.
Di Kabupaten Ende, BPBD mencatat 951 rumah mengalami kerusakan. Sebanyak 285 rumah masuk kategori rusak berat, 149 rusak sedang, dan 537 rusak ringan.
Selanjutnya, Sikka mencatat 227 rumah terdampak, terdiri atas 158 rumah rusak berat, 18 rusak sedang, dan 51 rusak ringan. Adapun di Sumba Timur terdapat lima rumah yang mengalami kerusakan dan seluruhnya masuk kategori rusak ringan.
Dilansir dari Antara, Mahadin mengatakan bahwa pendataan kerusakan menjadi bagian penting dalam penanganan pascagempa.
Data tersebut diperlukan untuk menentukan kebutuhan bantuan, perbaikan rumah warga, hingga pemulihan fasilitas pelayanan publik.
BPBD NTT bersama pemerintah kabupaten terus memperbarui data kerusakan untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terdata dengan baik sehingga proses penanganan dan pemulihan dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan,” ujar Mahadin. (ant/saf/ipg)
Komentar (0)