Fraksi-fraksi DPR RI memberi pandangan terhadap RAPBN 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dlam pidato Nota Keuangan pada Jumat (14/8) lalu.
Seluruh fraksi di DPR menyetujui pembahasan lanjutan RAPBN 2027. Meski demikian, beberapa fraksi memberikan catatan.
Anggota DPR fraksi PDIP, Budi Sulistyono Kanang, menyoroti anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 242 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut harus memenuhi beberapa kriteria utama terkait ketepatan sasaran sampai ketepatan anggaran.
“Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko, baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bervisi, serta kelompok penerima manfaat yang inklusif,” kata Budi dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Selasa (18/8).
Di samping itu, dengan belanja negara pada RAPBN 2027 yang mencapai Rp 4.090 triliun, Budi mendorong agar pekerja, petani, nelayan, UMKM dan masyarakat desa harus menjadi subjek pembangunan.
“Negara harus memastikan rakyat memiliki akses adil dalam hal pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan pelayanan nasional,” ujarnya.
Soroti Dana Desa untuk KDMPSementara itu perwakilan fraksi PKS, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti persentase anggaran dana desa yang digunakan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut Kaisar, dengan porsi lebih dari 50 persen dana desa digunakan untuk KDMP, maka pelaksanaannya harus memenuhi tata kelola dan transparan. Di samping itu, ia juga mendorong agar KDMP punya dampak langsung kepada ekonomi masyarakat.
“Fraksi PKS memandang alokasi dana desa untuk implementasi Koperasi Desa Merah Putih KDMP sebesar Rp 51 triliun atau 66,23 persen dari total dana desa harus memenuhi tata kelola yang baik, berintegritas, profesional transparan agar terhindar dari timbulnya risiko operasional risiko finansial dan risiko hukum. Implementasi KDMP harus berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.
Adapun perwakilan Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia, menyatakan dukungan terhadap evaluasi program MBG dan KDMP.
“Evaluasi ini bukan untuk mengurangi dukungan, melainkan memastikan kedua program tersebut semakin tepat sasaran, efektif, dan akuntabel,” ujarnya.
Dukung Peningkatan Tax RatioSementara itu fraksi Gerindra mengomentari target pendapatan negara sebesar Rp 3.426 triliun. Anggota DPR fraksi Gerindra, Kamrussamad, menilai untuk mencapai target tersebut, perlu reformasi perpajakan yang adaptif, efisien, dan berkeadilan.
“Selain itu PNBP juga dioptimalkan melalui tata kelola pengelolaan sumber daya alam optimalisasi dari kekayaan negara yang dipisahkan, peningkatan produktivitas pemanfaatan aset negara, peningkatan kualitas layanan kementerian dan lembaga badan layanan umum serta penyempurnaan sistem administrasi pengawasan dan kepatuhan bidang PNBP,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan tax ratio yang tercantum pada RAPBN 2027 sebesar 10,4 persen dari PDB.
“Fraksi Partai Gerindra mendukung peningkatan tax ratio dari 9,31 persen pada 2025 menjadi 10,4 persen dari PDB pada 2027. Kami mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis agar ratio pajak ini konsisten bertahan di angka 2 digit seiring dengan membesarnya skala ekonomi nasional,” kata Kamrussamad.
Komentar (0)