JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto telah mengirim Surat Presiden (Surpres) berisi nama calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hanya saja, nama calon bos bursa mineral itu masih dirahasiakan DPR.
Baca juga: Prabowo Ajukan KRI Ki Hajar Dewantara Dijual, Kirim Surpres ke DPR
"R-38 tanggal 10 Agustus 2026 hal calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Biar harga tidak ditentukan asing lagiAdapun Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana pemerintah membentuk bursa mineral dan komoditas strategis.
Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Bursa akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, OJK.
Baca juga: Momen Prabowo Berkaca-kaca Saat Lagu Bagimu Negeri Dinyanyikan di HUT Ke-81 RI
Pembentukannya menjadi tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu pemerintah.
"Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis," ujar Prabowo, saat Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan, Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen terbesar berbagai komoditas penting dunia.
Komoditas tersebut antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet.
Menurut dia, harga sejumlah komoditas tersebut masih mengacu pada bursa di luar negeri.
"Terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain," kata dia.
Prabowo mempertanyakan kondisi tersebut.
Menurut dia, Indonesia sebagai produsen utama sejumlah komoditas semestinya memiliki bursa sendiri untuk membentuk harga.
Baca juga: Pakar Sorot Delay Pesawat: Kompensasi Tidak Cukup Menggantikan Kerugian Waktu
"Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditasnya? Ini tidak masuk akal! Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya," tegas dia.
Prabowo mengatakan, Indonesia harus berani mengambil posisi lebih kuat dalam perdagangan komoditas strategis.
Ia meminta DPR RI mendukung rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis tersebut.
"Dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar Prabowo.
Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
Komentar (0)