Oleh: Prof Marsuki DEA
Dalam era informasi yang dinamis saat ini, setiap kata yang disampaikan seorang Pemimpin mempunyai bobot dampak tertentu ke publik.
Sehingga pidato pemimpin maupun pernyataan spontan pejabat publik bukanlah sekadar rangkaian kata-kata orasi, melainkan cerminan dari pemahaman pemerintah terhadap realitas yang dihadapi oleh rakyatnya.
Perhatian publik kembali mencuat dari fenomena berulangnya kekeliruan data dalam pidato resmi kepemimpinan nasional. Salah satu yang banyak dibicarakan terkait slip narasi mengenai klaim upah pengupas bawang yang besarnya jauh dari kenyataan ekonomi riil masyarakat bawah.
Ketika dibawa ke ranah panggung publik, nikai yang fantastis tersebut jelas berbenturan dengan data faktual di lapangan. Sehingga fenomena ini memicu pertanyaan mendasar, mengapa kekeliruan narasi berbasis data bisa berulang di tingkat puncak kepemimpinan.
Dapat dicatat beberapa hal penting terkait mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Secara kritis, kekeliruan berulang dari narasi data seperti tersebut tidak bisa semata-mata dituding sebagai kesalahan slip lidah (slip of the tongue).
Karena itu menunjukkan adanya persoalan sistemik yang serius pada mekanisme kontrol kualitas (quality control) informasi di lingkaran pemimpin.
Satu, ada indikasi lemahnya fungsi penyaringan (fact-checking) dari tim pembisik maupun penyusun naskah pidato. Informasi atau laporan anekdot yang belum terverifikasi secara cermat, sering lolos menjadi konsumsi publik yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Dalam tata kelola pemerintahan moderen, setiap data yang disampaikan seorang pemimpin seharusnya telah melalui proses verifikasi berlapis berbasis data yang valid (data-driven principle) dan bisa dipertanggungjawabkan kebenaran faktualnya.
Dua, ada risiko gelembung informasi (filter bubble) di lingkaran kekuasaan. Ketika laporan yang masuk ke meja pimpinan cenderung dipoles untuk menyajikan indikator optimisma akibat pola pelayanan “asal bapak senang”.
Masalahnya, pemimpin secara perlahan akan kehilangan pemahaman objektif atas kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Kondisi ini jika dibiarkan terus berlangsung akan berdampak buruk terhadap kredibilitas pemimpin tersebut. Gaya komunikasi yang populis dan oratoris diasumsi bisa efektif membakar semangat publik.
Akan tetapi, ketika optimisme retoris terpisaj terlalu jauh dari fakta empiris, maka dampak negatif terhadap kredibilitas pemerintahan tidak dapat diperbaiki hanya dengan sekadar klarifikasi teknis dari pihak-pihak tertentu yang ingin membenarkan penyampaian pemimpin yang kurang tersebut.
Utamanya, bagi masyarakat kelas menengah dan pelaku ekonomi, keakuratan data yang disampaikan oleh pemimimpin strategis seperti pemerintah merupakan tolok ukur kepastian kebijakan.
Jika data sederhana dalam ranah harian saja sering keliru, maka timbul terhadap kekhawatiran atas keandalan data makroekonomi yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis politik negara.
Bagi rakyat kebanyakan yang sedang berjuang memitigasi tingginya biaya hidup dan rendahnya daya beli, maka klaim tingkat kesejahteraan yang kurang tepat justru bisa melukai rasa keadilan bagi rakyat kebanyakan.
Sehingga kesenjangan antara retorika pejabat dan kenyataan dari kemampuan rakyat akan menciptakan persepsi bahwa pemerintah terasing dari realitas (out of touch).
Itulah mengapa respons publik di media sosial kemudian dipenuhi satire dan lelucon atas blunder tersebut dimana itu merupakan bentuk protes halus terhadap kelemahan transparansi informasi pemerintah kepada publik.
Oleh karena itu pidato pemimpin sebagai media literasi publik, menjadi faktor penting bagi masyarakat untuk terus mendorong adanya budaya akuntabilitas dalam komunikasi politik pemerintah secara bertanggung jawab.
Pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang tidak pernah bersalah, melainkan pemimpin yang mau membuka ruang evaluasi terhadap sistem pendukungnya dan berani mengakui dan selanjutnya mengoreksi kekeliruannya secara transparan.
Akhirnya, pemerintahan yang baik membutuhkan sinergi antara semangat retorika dan ketelitian fakta.
Tanpa pembenahan yang mendasar pada tata kelola komunikasi publik dan mekanisme verifikasi data di lingkaran kekuasaan, maka kekeliruan narasi akan terus menggerus kepercayaan masyarakat sebagai sebuah aset paling berharga bagi legitimasi kredibilitas kepemimpinan yang demokratis.
Semoga ke depannya, kejadian-kejadian serupa tidak berulang, karena jika tidak ada perubahan, maka legitimasi kepercayaan publik kepada pemimpinnya akan semakin tergerus dan menciptakan suasana emosional ketidakpastian bagi para pihak termasuk para pelaku ekonomi utamanya bahkan negara-negara mitra global. (*)
*Marsuki adalah guru besar FEB Unhas / Pemerhati Ekonomi Politik Publik
Komentar (0)