HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai transformasi ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam menjadi kunci untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia.
Menurut Kamrussamad, agenda tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya negara memenuhi amanat konstitusi, khususnya hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
“Transformasi ekonomi dan hilirisasi adalah kunci kemakmuran Indonesia. Ini merupakan perwujudan dari Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar dalam konstitusi kita yang menyatakan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” kata Kamrussamad.
Legislator Gerindra ini menilai penerapan amanat konstitusi tersebut melalui transformasi ekonomi dapat mendorong Indonesia semakin dekat dengan cita-cita kemakmuran.
Kamrussamad mengatakan bahwa pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, transformasi ekonomi mulai diarahkan secara besar-besaran, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam.
Salah satu langkah yang disorot adalah penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menurut dia, langkah tersebut penting karena kawasan hutan juga berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan perkebunan yang selama ini menjadi bagian penting dari perekonomian nasional.
“Pengelolaan sumber daya alam kita dilakukan transformasi secara besar-besaran dengan melakukan penertiban kawasan hutan. Di dalam hutan kita tahu ada pertambangan, ada perkebunan yang selama ini menjadi bagian daripada kekuatan inti ekonomi nasional kita,” ujarnya.
Kamrussamad menambahkan bahwa setelah penertiban dilakukan, potensi ekonomi dari sektor kehutanan perlu diikuti dengan pembenahan tata kelola dan tata niaga.
Kamrussamad berharap langkah tersebut dapat mencegah praktik under invoicing dan under pricing yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Dengan tata kelola yang lebih baik, ia meyakini penerimaan negara dari sumber daya alam dapat meningkat dan manfaatnya kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan nasional.
Transformasi tersebut, lanjut Kamrussamad, tidak hanya dilakukan di sektor hulu. Pemerintah juga melakukan penguatan di sisi hilir melalui kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Kamrussamad menilai kebijakan DHE menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi karena mendorong devisa hasil ekspor untuk kembali berada di dalam negeri.
“Di hilirnya pemerintah Presiden Prabowo bersama Gibran telah menerbitkan peraturan pemerintah tentang DHE, Devisa Hasil Ekspor. Jadi dari hulu ke hilir, ini transformasi ekonomi yang sangat luar biasa,” katanya.
Menurut Kamrussamad, kebijakan tersebut diarahkan agar devisa hasil ekspor yang diperoleh pelaku usaha kembali ke Indonesia dan ditempatkan pada perbankan nasional dalam jangka waktu tertentu.
Di sisi lain, pelaku usaha tetap diberikan fasilitas dan insentif pembiayaan untuk kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) maupun operasional (operational expenditure/opex).
“Sehingga ekonomi perusahaan, bisnis mereka tetap bisa berjalan. Inilah transformasi ekonomi besar-besaran,” ujarnya.
Kamrussamad menilai konsistensi kebijakan dari sektor hulu hingga hilir menjadi penting agar pengelolaan sumber daya alam tidak berhenti pada aktivitas eksploitasi, tetapi mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat penerimaan negara, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(ams)
Komentar (0)