Peringatan Hari Damai Aceh Ricuh, Yusril Minta Semua Pihak Jaga Kondusivitas

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ditemui di Jakarta, Senin (6/7/2026). (Sumber: Devi Nindy/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta semua pihak menjaga situasi kondusif usai kericuhan saat peringatan Hari Damai Aceh, Sabtu (15/8/2026).

"Mudah-mudahan suasana di Aceh sudah kondusif dan semua pihak menjaga ketenangan, ketentraman dan kedamaian," kata Yusril usai mengikuti upacara bendera HUT ke-81 RI di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Yusril menyebut dirinya menghormati semua elemen di Aceh yang mencintai NKRI. Yusril pun meminta agar semua pihak bekerja bersama menuntaskan setiap kekurangan.

Baca Juga: Arahan Tegas Menko Polkam: Hormati Simbol Negara dan Jaga Perdamaian di Aceh

"Dan tentu juga kita akan bekerja bersama-sama mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat di dalam masyarakat. Yang menjadi tugas kita bersama untuk memperbaiki keadaan," kata Yusril dikutip Antara.

Pemerintah Aceh minta kepastian hukum

Kericuhan diketahui terjadi saat acara zikir dan doa memperingati 21 tahun Hari Damai Aceh di kompleks Masjid Raya Baiturrahman.

Kericuhan terjadi saat aparat berupaya membubarkan massa yang mengibarkan bendera Bulan Bintang.

Meskipun sempat terjadi kericuhan, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan peringatan HUT ke-81 RI di provinsi tersebut berlangsung aman tanpa gangguan.

"Kami berharap kepada seluruh masyarakat Aceh di manapun berada, mari kita jaga kedamaian, ketenangan, dan yang paling utama sesama kita rakyat Aceh mari bahu membahu mewujudkan Aceh yang sejahtera dan makmur," kata Fadhlullah di Banda Aceh.

Sebelumnya, pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengadakan rapat dan sepakat untuk berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian tentang pengibaran bendera Bulan Bintang.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan pengibaran bendera Bulan Bintang masih menimbulkan perbedaan pendapat sehingga memerlukan kepastian hukum.

"Perlu keputusan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri, apakah Bendera Bulan Bintang boleh dinaikkan atau tidak. Kalau boleh ya boleh dan kalau tidak ya tidak," kata Nurlis Effendi.

Baca Juga: Polisi Periksa Bekas Panglima GAM karena Kibarkan Bendera Bulan Bintang Saat Milad GAM

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV