Hari ini saya ikut lomba 17 Agustus. Sederhana saja. Tidak ada panggung besar, hadiah fantastis, atau sorotan kamera televisi. Hanya perlombaan yang dipenuhi tawa, sorak-sorai, dan semangat kebersamaan. Ada yang berlari cepat, ada yang terjatuh, ada yang mencoba lagi, dan ada yang akhirnya menjadi pemenang. Namun, dari perlombaan sederhana itu saya justru pulang membawa sebuah pertanyaan: bukankah ekonomi Indonesia juga seperti sebuah perlombaan?
Di arena lomba, semua peserta berdiri di garis start. Ketika peluit berbunyi, semua berusaha menjadi yang pertama. Tetapi dalam kehidupan ekonomi, garis start tidak pernah benar-benar sama. Ada yang lahir dengan pendidikan yang baik, gizi cukup, rumah layak, akses teknologi, modal, dan jaringan. Ada pula yang memulai perjalanan dengan berbagai keterbatasan. Keduanya sama-sama berlari, tetapi jarak menuju garis akhir tidak selalu sama. Dari sini saya belajar bahwa lomba 17 Agustus bukan sekadar cerita tentang menang dan kalah. Ia adalah cerita tentang kesempatan.
Indonesia sendiri sedang berlari. Ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen pada triwulan I 2026 secara tahunan. Angka ini menunjukkan mesin ekonomi tetap bergerak. Namun, pertumbuhan bukanlah garis akhir. Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang ikut menikmati hasil pertumbuhan dan siapa yang masih tertinggal?
Pertanyaan itu membawa kita kepada ketimpangan. BPS mencatat Gini Ratio Indonesia pada September 2025 sebesar 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025. Penurunan ini patut diapresiasi. Namun, pemerataan belum selesai. Kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah hanya menikmati 19,28 persen distribusi pengeluaran nasional. Angka ini membuat saya kembali memikirkan garis start lomba tadi. Dalam lomba 17 Agustus, panitia bisa membuat garis start yang sama. Dalam kehidupan ekonomi, garis start tidak pernah benar-benar seragam.
Seorang anak yang lahir dari keluarga dengan akses pendidikan, kesehatan, modal, dan teknologi tentu memiliki bekal yang berbeda dari anak dari keluarga yang serba terbatas. Keduanya sama-sama memiliki mimpi, tetapi jalan menuju garis akhir tidak selalu sama. Karena itu, ekonomi merdeka tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan untuk berkompetisi. Ekonomi merdeka harus menghadirkan kesempatan yang lebih adil untuk berkompetisi.
Kabar baiknya, kemiskinan juga menurun. BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Namun, kesenjangan wilayah masih terlihat. Tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan sebesar 6,34 persen. Penurunan ini adalah kemajuan, tetapi angka tersebut sekaligus mengingatkan bahwa jutaan orang masih berada dalam perlombaan untuk memenuhi kebutuhan paling dasar.
Di sinilah lomba panjat pinang menjadi metafora yang menarik. Sebatang pinang yang licin berdiri tegak. Hadiah digantung di puncak. Semua ingin mendapatkannya. Tetapi tidak seorang pun mampu mencapai puncak sendirian. Orang yang berada di bawah menopang orang yang berada di tengah. Yang berada di tengah membantu yang lain naik lebih tinggi. Ketika seseorang akhirnya mencapai puncak dan mengambil hadiah, kemenangan itu sebenarnya adalah kemenangan seluruh kelompok.
Begitulah seharusnya pembangunan ekonomi. Mereka yang sudah berada di atas tidak boleh hanya menikmati puncak. Mereka harus menjadi bagian dari proses membantu lebih banyak orang naik. Perusahaan besar harus membuka ruang bagi UMKM. Investasi harus menciptakan pekerjaan berkualitas. Industri harus membangun rantai pasok domestik. Perguruan tinggi harus menjadi jembatan mobilitas sosial. Pemerintah harus memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memperluas kesempatan.
Di titik inilah Makan Bergizi Gratis (MBG) layak dilihat lebih luas daripada sekadar program pemenuhan gizi. Jika rantai pasoknya melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal, MBG dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi dari bawah. Kerangka pertumbuhan ekonomi pemerintah untuk 2026 menempatkan MBG sebagai program prioritas dengan anggaran Rp335 triliun, target 70 juta penerima, dan 35.270 SPPG. Pemerintah juga mengaitkannya dengan pemberdayaan ekonomi lokal dan pertanian.
Tetapi di sinilah ukuran keberhasilannya harus diperjelas. Jangan hanya menghitung berapa porsi makanan yang tersalurkan. Kita juga perlu bertanya: berapa banyak petani memperoleh pasar, berapa banyak peternak mendapatkan kepastian permintaan, berapa banyak UMKM masuk dalam rantai pasok, dan berapa besar nilai ekonomi yang berputar di daerah? Jika uang negara hanya berhenti pada belanja, manfaatnya akan terbatas. Sebaliknya, jika belanja tersebut menciptakan pasar bagi produsen lokal, ia dapat menjadi tangga mobilitas ekonomi.
Hal yang sama berlaku pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah menempatkan KDKMP sebagai instrumen untuk memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, dan memperluas efisiensi ekonomi hingga lapisan masyarakat terbawah. Gagasannya menarik karena koperasi dapat menjadi penghubung antara produksi masyarakat dan pasar.
Namun, koperasi tidak boleh berhenti sebagai papan nama dan struktur organisasi. Ia harus menjadi institusi ekonomi yang hidup. Petani harus memperoleh pasar, UMKM mendapatkan akses distribusi, masyarakat memperoleh layanan yang efisien, dan nilai tambah lebih banyak tinggal di desa. Kalau itu terjadi, KDKMP bukan hanya koperasi, melainkan tangga yang membantu masyarakat desa naik kelas.
Di sinilah MBG dan KDKMP dapat bertemu. MBG menciptakan kebutuhan dan pasar, sementara koperasi dapat membantu mengorganisasi produksi, distribusi, dan rantai pasok lokal. Petani menghasilkan bahan pangan, peternak menyediakan protein, nelayan memasok hasil laut, UMKM mengolah, koperasi menghubungkan, dan masyarakat menerima manfaat. Uang negara bukan hanya dibelanjakan, tetapi diputar kembali di tengah masyarakat.
Tentu, semua itu membutuhkan tata kelola yang baik. Program besar tidak otomatis menjadi program yang berhasil. Transparansi, kualitas, efisiensi, pengawasan, dan keterlibatan pelaku lokal menjadi penentu. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar jumlah anggaran yang terserap atau jumlah lembaga yang terbentuk, tetapi seberapa banyak masyarakat yang benar-benar naik kelas.
Kita juga perlu melihat pasar kerja. Pada Februari 2026, BPS mencatat 147,67 juta orang bekerja, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,68 persen. Rata-rata upah buruh mencapai Rp3,29 juta per bulan. Data ini menunjukkan bahwa tantangan ekonomi bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi memastikan pekerjaan tersebut semakin produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Sebab, memiliki pekerjaan belum tentu berarti seseorang telah memenangkan perlombaan ekonomi. Ada orang yang bekerja keras tetapi penghasilannya masih habis untuk kebutuhan sehari-hari. Ada pekerja yang produktivitasnya meningkat tetapi mobilitas ekonominya berjalan lambat. Ada pula pelaku usaha kecil yang setiap hari membuka usaha, tetapi sulit memperoleh modal, teknologi, dan pasar.
Maka, makna ekonomi merdeka harus diperluas. Merdeka bukan sekadar memiliki pekerjaan, tetapi memiliki pekerjaan yang layak dan kesempatan untuk naik kelas. Merdeka bukan sekadar memiliki usaha, tetapi memiliki kesempatan agar usaha tersebut tumbuh. Merdeka bukan sekadar memiliki akses digital, tetapi mampu menggunakan teknologi untuk menciptakan nilai ekonomi.
Tarik tambang juga memberikan pelajaran. Tidak ada satu orang yang memenangkan pertandingan sendirian. Semua harus menarik tali ke arah yang sama. Jika satu orang kehilangan irama, kekuatan kelompok berkurang. Ekonomi pun demikian. Pemerintah, dunia usaha, pekerja, UMKM, koperasi, perguruan tinggi, dan masyarakat harus menjadi satu ekosistem produktif.
Balap karung mengajarkan hal lain: jatuh bukan berarti selesai. Peserta yang terjatuh masih bisa bangkit dan melanjutkan perlombaan. Begitu pula Indonesia. Ketidakpastian geopolitik, perubahan rantai pasok, perang dagang, perkembangan teknologi, dan fluktuasi harga komoditas adalah bagian dari lintasan ekonomi global. Negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah menghadapi tekanan, melainkan negara yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan arah.
Kita memang harus berlomba meningkatkan produktivitas, menarik investasi, memperkuat industri, menguasai teknologi, memperbesar ekspor, dan mengembangkan ekonomi digital. Tetapi kompetisi global jangan membuat kita lupa bahwa tujuan akhir pembangunan adalah manusia. Kita membangun ekonomi agar anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas, agar pekerja dapat membawa keluarganya hidup lebih layak, agar petani mendapatkan nilai tambah yang lebih besar, agar nelayan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, agar UMKM dapat masuk ke rantai pasok industri, dan agar masyarakat desa memiliki peluang ekonomi tanpa harus selalu meninggalkan kampung halaman.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah modal, bukan garis akhir. Gini Ratio yang masih menunjukkan ketimpangan adalah sinyal bahwa pemerataan harus terus diperjuangkan. Kemiskinan 8,07 persen adalah kemajuan, tetapi juga pengingat bahwa masih ada sekitar 22,93 juta orang yang membutuhkan kesempatan lebih besar untuk memperbaiki kehidupannya.
Kita perlu mengubah pertumbuhan menjadi mobilitas sosial. Pendidikan harus menjadi tangga. Kesehatan harus menjadi fondasi. Teknologi harus menjadi alat mobilitas. Pembiayaan harus membuka pintu. UMKM harus masuk ke rantai pasok industri. Investasi harus menciptakan pekerjaan berkualitas. Hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah, teknologi, dan keahlian yang semakin banyak tinggal di dalam negeri. MBG harus mampu menghubungkan kebutuhan gizi dengan produksi pangan lokal, sementara KDKMP harus mampu menghubungkan produksi masyarakat dengan pasar.
Hari ini saya ikut lomba. Saya merasakan sendiri bagaimana rasanya ingin menang, melihat peserta lain lebih cepat, berusaha menjaga keseimbangan, dan menikmati suasana ketika semua orang tertawa bersama. Dari situ saya belajar bahwa lomba tidak hanya membutuhkan kecepatan. Kita membutuhkan strategi, ketekunan, keseimbangan, dan terkadang bantuan orang lain.
Ekonomi Indonesia juga begitu. Kita membutuhkan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Kita membutuhkan kompetisi, tetapi juga kesempatan. Kita membutuhkan investasi, tetapi juga kepentingan nasional. Kita membutuhkan perusahaan besar, tetapi juga UMKM yang kuat. Kita membutuhkan teknologi, tetapi juga manusia yang mampu menguasainya. Kita membutuhkan program pemerintah, tetapi juga tata kelola yang memastikan manfaatnya sampai kepada masyarakat.
Mungkin inilah makna paling sederhana dari ekonomi merdeka. Merdeka bukan berarti semua orang harus menjadi pemenang. Merdeka berarti setiap orang memiliki kesempatan yang layak untuk ikut berlomba.
Dan seperti panjat pinang, kita tidak ingin hanya satu orang yang sampai di puncak sementara yang lain tetap menjadi pijakan. Kita ingin semakin banyak orang naik. Mereka yang sudah berada di atas membantu yang di bawah. Mereka yang berhasil membuka jalan bagi yang lain. Sebab ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya seberapa tinggi sebagian orang dapat terbang, tetapi seberapa banyak orang yang berhasil kita angkat bersama.
Hari ini saya ikut lomba 17 Agustus. Dari lomba sederhana itu saya belajar sesuatu yang jauh lebih besar: Indonesia tidak hanya sedang berlomba mengejar pertumbuhan. Indonesia sedang berlomba memastikan bahwa kemerdekaan ekonomi benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Kita boleh berlomba menjadi negara maju. Kita boleh mengejar pertumbuhan, teknologi, investasi, dan daya saing. Tetapi jangan lupa satu hal: Indonesia tidak hanya ingin sampai di puncak. Indonesia ingin sampai di puncak bersama.
Edi Setiawan. Dosen dan Peneliti FEB Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
(rdp/imk)
Komentar (0)