Pantau - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menegaskan akan mengawal kebijakan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengelolaan kekayaan alam Indonesia bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyampaikan sikap tersebut setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026, Jumat (14/8/2026).
Menurut Neng Eem, penegasan Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai perekonomian dan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Kami menangkap pesan yang sangat jelas dari pidato Presiden: pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Karena itu, PKB akan mengawal agar pertumbuhan, investasi, dan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat,” ujar Neng Eem.
Investasi Harus Ciptakan Lapangan Kerja BerkualitasFraksi PKB MPR RI mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,45 persen pada semester I 2026.
PKB menilai pertumbuhan tersebut perlu diikuti kebijakan yang memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara luas dan merata.
Dalam pidato Presiden disebutkan realisasi investasi Indonesia pada 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.
Pada semester pertama 2026, investasi tercatat sekitar Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Neng Eem mengatakan keberhasilan investasi tidak boleh hanya diukur berdasarkan besarnya modal yang masuk ke Indonesia.
“Investasi jangan hanya dihitung dari nilai triliun rupiahnya. Kita harus melihat berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta, berapa banyak UMKM dan koperasi yang masuk rantai pasok, berapa besar transfer teknologi, dan berapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia,” katanya.
Hilirisasi Didorong Perkuat Industri NasionalNeng Eem mengatakan pengelolaan sumber daya alam dan hilirisasi juga harus menghasilkan nilai tambah sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
Menurutnya, hilirisasi perlu mendorong industri nasional yang kuat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan teknologi, serta memperkuat rantai pasok domestik.
“Kita tidak boleh puas hanya karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam harus menjadi kekuatan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Fraksi PKB MPR RI juga menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi instrumen belanja negara untuk menggerakkan sektor pangan dan perekonomian masyarakat.
PKB mendorong implementasi MBG terus diperbaiki dari aspek ketepatan sasaran, kualitas gizi, transparansi anggaran, pengawasan, serta keterlibatan pelaku ekonomi.
Fraksi PKB MPR RI menyatakan akan mendukung agenda pembangunan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan masyarakat sekaligus mengawal implementasinya agar menghasilkan manfaat konkret.
“Pada akhirnya, rakyat harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan. Itulah amanat konstitusi dan itulah yang akan terus diperjuangkan PKB,” pungkas Neng Eem.
Komentar (0)