DPD Dinilai Mulai Perkuat Peran Daerah dalam Kebijakan Nasional

Jakarta: Peran daerah dalam pembangunan nasional kembali menjadi perhatian setelah DPD RI mendorong sejumlah agenda yang berkaitan dengan kepentingan daerah melalui jalur legislasi. Langkah tersebut dinilai menunjukkan semakin pentingnya perspektif daerah dalam pembentukan kebijakan nasional.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus menilai langkah DPD RI memperjuangkan kepentingan daerah melalui jalur legislasi menunjukkan bahwa lembaga tersebut mulai memperlihatkan fungsi strategisnya sebagai representasi daerah.

“Menurut saya, ini menunjukkan DPD mulai menemukan posisi strategisnya. DPD tidak hanya berbicara atas nama daerah, tetapi juga berusaha memastikan aspirasi daerah diterjemahkan menjadi kebijakan nasional,” kata Lucius dalam keterangan pers, Sabtu 15 Agustus 2026.

Menurut Lucius, salah satu agenda yang mencerminkan upaya tersebut adalah RUU Daerah Kepulauan. Perjuangan terhadap regulasi itu telah berlangsung sejak 2017 dan kini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

Ia menilai respons positif Presiden Prabowo terhadap agenda tersebut menjadi perkembangan penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kalau perjuangan yang sudah berlangsung bertahun-tahun akhirnya mendapatkan respons positif dari pemerintah dan masuk dalam agenda legislasi prioritas, itu tentu merupakan capaian yang patut diapresiasi. Artinya, ada aspirasi daerah yang berhasil dibawa sampai ke tingkat kebijakan nasional,” jelasnya. Membawa Perspektif Daerah
Lucius mengatakan RUU Daerah Kepulauan memiliki arti yang lebih luas karena berkaitan dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen agar kebijakan pembangunan mampu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik setiap daerah.

“Indonesia ini negara kepulauan. Karena itu, kebijakan pembangunan juga harus mampu membaca kekhasan daerah kepulauan. Di titik ini, perjuangan DPD menjadi relevan karena mereka membawa perspektif daerah ke dalam kebijakan nasional,” ungkapnya. Menurut Lucius, pendekatan yang ditunjukkan dalam pidato Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin juga relatif konstruktif. Hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak ditempatkan sebagai dua pihak yang berseberangan, melainkan sebagai bagian dari satu kesatuan dalam pembangunan nasional.

“Ini pendekatan yang positif. DPD menjalankan fungsi representasi daerah tanpa harus membangun kesan bahwa kepentingan daerah selalu berseberangan dengan pemerintah pusat. Justru yang ditawarkan adalah kolaborasi agar program nasional benar-benar terasa sampai ke daerah,” ujar Lucius. Aspirasi hingga Kebijakan Konkret
Ke depan, Lucius menilai tantangan DPD RI adalah memastikan dukungan terhadap agenda daerah tidak berhenti pada penyampaian aspirasi maupun masuknya suatu rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas.

Menurut dia, proses pengawalan perlu dilakukan hingga regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai daerah.

“Ukuran keberhasilan DPD bukan hanya seberapa kuat menyuarakan aspirasi daerah, tetapi seberapa jauh aspirasi itu berubah menjadi kebijakan yang konkret dan dirasakan masyarakat. RUU Daerah Kepulauan bisa menjadi salah satu contoh penting dari proses tersebut,” katanya.

Lucius menambahkan, konsistensi DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui pendekatan konstruktif dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

“Kalau DPD konsisten mengawal kepentingan daerah dengan cara yang konstruktif, berbasis data, dan menghasilkan kebijakan, maka publik akan semakin melihat DPD bukan sekadar lembaga pelengkap parlemen, tetapi sebagai institusi yang memang penting untuk memastikan pembangunan nasional tidak meninggalkan daerah,” kata Lucius.