Strategi Rosan Kejar Target Realisasi Investasi Rp2.322 Triliun di 2027

wartaekonomi.co.id
5 jam lalu
Cover Berita
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah menargetkan capaian realisasi investasi pada tahun 2027 sebesar Rp2.322 triliun, atau naik 13,8 persen dari 2026. Untuk memastikan target investasi dapat tercapai, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus melakukan pembenahan iklim investasi melalui tiga fokus utama, yakni kepastian perizinan, kecepatan konstruksi, dan penyelesaian hambatan di lapangan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, mengatakan salah satu program Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di tahun depan ini ingin lebih memberikan kepastian perizinan. Sistem perizinan dari 18 kementerian/lembaga sudah terintegrasi dengan Sistem OSS dan terus diperkuat. 

"Ini tugas yang berat, namun insha Allah kita terus meng-upgrade sistem OSS (Online Single Submission) kita dengan AI (Artificial Intelligence), big data dan blockchain,” tegas Rosan, dikutip Minggu (16/8/2026).

Dalam aspek perizinan, Rosan menambahkan, 24 kementerian/lembaga telah memiliki hak akses ke sistem OSS untuk kebutuhan verifikasi dan pemantauan. 

Pemerintah juga tengah menyiapkan OSS versi 2.0 yang berbasis kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan keandalan layanan. Saat ini, sebanyak 575 RDTR kabupaten/kota telah terhubung dengan sistem OSS.

Sementara untuk mempercepat realisasi proyek, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjalankan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). 

Baca Juga: Realisasi Investasi Semester I-2026 Tembus Rp1.010 Triliun, Prabowo Optimistis Ekonomi Tumbuh 6%

Baca Juga: MPR Ingatkan MBG Bukan Bagi-Bagi Makanan, Tapi Investasi SDM Indonesia

Program ini memungkinkan investor di 62 kawasan industri untuk mulai melakukan pembangunan secara paralel dengan proses perizinan. Keminveshil/BKPM juga terus memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam memfasilitasi proyek hilirisasi, Proyek Strategis Nasional, dan program prioritas pemerintah. Penyusunan regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga terus diselesaikan.

“Di kesempatan ini, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri, akademisi, masyarakat, dan media, agar kita selalu menjaga iklim investasi yang kondusif sehingga memberikan dampak yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia,” tutup Rosan.


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Ipuk Tegaskan Delapan Program Prioritas Prabowo 2027 Selaras dengan Pembangunan Banyuwangi
• 13 jam lalu
0
thumb
Insanul Fahmi Terpuruk Usai Pernikahan Siri dengan Inara Rusli Terkuak, Wardatina Mawa: Mungkin Ini Teguran dari Allah!
• 22 jam lalu
0
thumb
Transjakarta ke Kepulauan Seribu Bukan Bus, DPRD DKI Ungkap Konsep Layanannya
• 22 jam lalu
0
thumb
Tim Aju Ortopedi Unhas dan Paboi Sulselbar Irja Tiba di Labuan Bajo, Siap Tangani Korban Fraktur Gempa NTT
• 2 jam lalu
0
thumb
Musda Ikasuka Jabodetabek: Menteri PPPA Tekankan Jejaring Alumni, DR Ali Machzumi Terpilih Jadi Ketua
• 17 jam lalu
0
Berhasil disimpan.