JAKARTA, KOMPAS.com – Pimpinan DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadirkan layanan transportasi bergaya Transjakarta hingga ke wilayah Kepulauan Seribu.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, pengembangan akses transportasi dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu memang menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Memang terkait dengan transportasi dari darat ke Pulau Seribu menjadi salah satu concern kami Pemerintah DKI Jakarta, dan kami mendukung rencana tersebut," kata Baco kepada Kompas.com, Sabtu (15/8/2026).
Baco menjelaskan, konsep "Transjakarta" untuk wilayah Kepulauan Seribu nantinya bukan berupa armada bus, melainkan kapal yang beroperasi secara rutin dengan pola layanan menyerupai Transjakarta di darat.
Ia menilai penggunaan nama Transjakarta pada layanan laut tersebut lebih merujuk pada pola operasional, bukan jenis moda transportasi yang digunakan.
"Wacana Pak Gubernur adanya Transjakarta, namanya Transjakarta, bukan bus ya karena nanti masyarakat berpikirnya itu bus nanti. Tapi bukan bus ya," ujar Baco.
Menurut Baco, kapal tersebut nantinya akan beroperasi secara berkelanjutan dan tetap melayani rute meskipun jumlah penumpang tidak banyak atau bahkan tidak ada.
"Tapi nanti tetap kapal tapi bukan bus. Artinya itu kapal muter-muter aja dia, intinya itu. Dia bolak-balik aja, ada penumpang atau nggak ada penumpang, dia bolak-balik aja, dia jalan aja terus gitu. Kayak Transjakarta kan, ada penumpang, nggak ada penumpang, sedikit penumpang, atau penuh kan dia muter aja terus gitu loh," tuturnya.
Dengan pola tersebut, Baco mengatakan layanan ini nantinya akan berbeda dengan kapal reguler yang keberangkatannya bergantung pada jadwal tertentu atau jumlah penumpang.
Baca juga: Transportasi Kepulauan Seribu Beralih ke Transjakarta Mulai 2027, Apa yang Berubah?
Pengelola Masih DikajiTerkait lembaga yang nantinya mengelola operasional kapal, DPRD DKI Jakarta masih akan mengkaji regulasi yang paling tepat.
Baco menyebut terdapat sejumlah opsi, termasuk pengelolaan oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) maupun Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
"Pasti nanti akan kami cari regulasi yang paling baik, atau paling betul. Apakah di bawah PT Transjakarta atau di bawah Dishub, yang pasti bukan bus ke laut, bukan bus-nya dibuatin jembatan, tapi ini kapal yang muter kayak Transjakarta kira-kira gitu," tegas Baco.
Bapera DKI Siap Jadi Mitra PemerintahDukungan terhadap kebijakan Pemprov DKI tersebut juga disampaikan Baco dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Bapera DKI Jakarta.
Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Bapera DKI Jakarta, Baco menegaskan posisi Bapera sebagai organisasi kemasyarakatan yang siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program kemasyarakatan.
Rakerda tersebut juga difokuskan untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat RW yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Komentar (0)