Gus Roy Mengkritik Kebijakan PBNU Soal Konsesi Tambang, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Ekologi sekaligus Ketua Partai Hijau, KH Roy Murtadho alias Gus Roy mengkritik kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menerima konsesi tambang.

Menurut Gus Roy, keputusan tersebut perlu dievaluasi karena dinilai tidak selaras dengan gagasan yang selama ini disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), yakni “Merawat Jagad, Membangun Peradaban”.

BACA JUGA: Urusan SK Kepesertaan Rampung, PBNU Matangkan Persiapan Muktamar ke-35

Hal itu disampaikan Gus Roy saat menjadi narasumber dalam Rembug Warga NU Seri 5 bertajuk “Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, Keadilan Gender, dan Keberlanjutan Lingkungan” di Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu (15/8).

Gus Roy mengaku kritik tersebut disampaikan dengan kekecewaan sebagai bagian dari kalangan santri NU yang selama ini terlibat dalam isu sosial dan lingkungan.

BACA JUGA: Nahdiyin Ingin Pemimpin PBNU Mendatang Independen dari Kekuasaan dan Responsif Gender

Dia mengatakan pengalaman melakukan penelitian dan advokasi di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan, mempertemukannya dengan masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan.

“Saya berjumpa langsung dengan orang-orang korban tambang, bagaimana mereka digusur, dihancurkan ruang hidupnya dan tidak mendapat perlindungan apa pun,” kata Gus Roy.

BACA JUGA: Gus Yahya Bicara soal Konsesi Tambang yang Jadi Masalah di PBNU

Menurut dia, berbagai upaya untuk menyampaikan persoalan masyarakat terdampak kepada pemerintah juga telah dilakukan. Namun, suara warga tersebut dinilai belum memperoleh perhatian yang semestinya.

Oleh karena itu, Gus Roy mengaku kecewa ketika PBNU justru mengambil keputusan untuk menerima konsesi pertambangan.

Dia juga mengapresiasi gagasan “Merawat Jagad, Membangun Peradaban” yang dibawa Gus Yahya. Namun, Gus Roy menilai terdapat persoalan ketika gagasan tersebut dibandingkan dengan praktik di lapangan.

“Praktiknya tidak menunjukkan ‘Merawat Jagad, Membangun Peradaban’. Ini yang harus menjadi koreksi bersama,” ujarnya.

Gus Roy menilai NU sebagai organisasi keagamaan dengan basis massa yang besar perlu mampu membaca persoalan baru yang muncul pada abad ke-21. Salah satunya ialah krisis ekologis yang semakin kompleks.

Dia merujuk pada sejumlah kajian tentang ekologi dan kritik terhadap sistem ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam. Menurut Gus Roy, perkembangan industri ekstraktif turut memperbesar tekanan terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

Atas dasar itu, dia menilai NU perlu memiliki rumusan masalah yang tepat sebelum menentukan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam.

"Kalau tidak bisa membaca situasi saat ini, maka NU tidak punya semangat zaman. PBNU gagal merumuskan dan menjawab masalah. Karena rumusan masalahnya tidak ketemu,” tutur Gus Roy.

Dia menegaskan kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyerang NU, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap organisasi yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.

“Dengan kerendahan hati, PBNU gagal menurut saya,” ucapnya.

Gus Roy berharap kebijakan konsesi tambang dapat dilihat kembali secara menyeluruh. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut peluang ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Dia mengingatkan agar jargon “Merawat Jagad, Membangun Peradaban” tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu menjaga lingkungan sekaligus melindungi ruang hidup masyarakat. (kkp/jpnn)