JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh kunci tercapainya Kesepakatan Helsinki, Jusuf Kalla, buka suara terkait kericuhan di Hari Damai Aceh 2026, yang sempat terjadi di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026) pagi.
Jusuf Kalla menengarai adanya dinamika provokasi yang memicu peristiwa tersebut.
Semula, kata dia, masyarakat datang ke Masjid Raya Baiturrahman untuk menghadiri peringatan Hari Damai Aceh ke-21, sejak ditandatanganinya perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam.
Ia menyebutkan bahwa kegiatan peringatan Hari Damai Aceh umumnya diisi dengan doa dan zikir bersama di lokasi tersebut.
Baca juga: Anggota DPR Minta Semua Pihak Tahan Diri Usai Kericuhan di Hari Damai Aceh
"Kemudian, entah bagaimana sebabnya tentu ada yang memprovokasi, tibalah kemudian demo dan malam mengganti bendera itu," kata Jusuf Kalla, dalam tayangan video yang diterima Kompas.com dari tim media JK, Sabtu.
Ia menambahkan, situasi memanas terjadi saat massa enggan menurunkan bendera yang sempat diganti tersebut.
Meski demikian, ia menilai, situasi umum masyarakat Aceh secara luas tetap menghendaki suasana damai.
"Sebenarnya para pemimpin di sana, masyarakat sangat senang sekali pasti menikmati perdamaian itu. Namun, mungkin ada masyarakat yang kurang puas tidak mendapat kesempatan atau apa, sehingga menimbulkan ini," tutur JK.
Ia juga menyoroti kondisi di lapangan saat peristiwa terjadi, yakni ketika sejumlah tokoh kunci di Aceh sedang berada di luar daerah.
Baca juga: JK Sebut 21 Tahun Perdamaian Aceh Jadi Momentum Membangun Keadilan dan Kesejahteraan
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh tengah berada di Kuala Lumpur untuk pengobatan.
Begitu pula tokoh berpengaruh lainnya di Lembaga Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haythar.
"Wali Nanggroe, Pak Malik Mahmud, itu juga lagi pengobatan di Penang. Jadi, hampir tidak ada pimpinan, hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian. Jadi, pimpinan yang berpengaruh tidak ada di Banda Aceh pada waktu-pada saat ini," ucap JK.
"Sehingga mereka justru sangat memprotes, lah, soal masalah di Aceh yang dilakukan oleh ini," imbuh JK.
Lebih lanjut, ia mendorong masyarakat Aceh untuk meninjau kembali berbagai kemajuan ekonomi, pendidikan, dan sosial yang berhasil dicapai selama masa perdamaian pascakonflik.
Baca juga: Respons TNI soal Hari Damai di Aceh Berujung Ricuh: Mari Hormati Simbol Negara
"Kebebasan pendidikan sosial telah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ini hanya masalah justru ketidaksenangan kepada antar-kelompok di sana itu," sebut dia.
Ia juga menggarisbawahi status Aceh sebagai daerah yang memiliki hak otonomi khusus serta mendapat alokasi dana khusus dari pemerintah pusat.
"Itu hak-hak atau apa yang diperoleh, ada dana khusus, dana-dana otonomi khusus ada semuanya di sana. Dan hak-hak ini jauh lebih baik dibanding dengan banyak daerah. Akibat konflik 30 tahun, perlu segera kita merehabilitasi daerah itu sehingga ada dana-dana khusus diberikan," ujar JK.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)