Pemerintah Kebut Pengembangan PFII untuk Menarik Investasi Global, Jakarta dan Bali Jadi Lokasi Awal

Pantau - Pemerintah mendirikan Pusat Finansial dan Investasi Internasional (PFII) untuk menangkap peluang investasi global seiring besarnya ruang pertumbuhan dan potensi Indonesia sebagai tujuan investasi dari berbagai negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Indonesia selama ini belum memiliki pusat seperti PFII, sementara posisi Indonesia kini dinilai semakin potensial sebagai tujuan investasi.

"Selama ini kita tidak punya itu atau belum punya itu, sekarang kita salah satu negara yang dianggap sangat potensial. Ruang berkembangnya masih cukup besar dan dianggap memiliki prasyarat-prasyarat kunci untuk hadirnya atau datangnya investasi-investasi dari mana pun," kata Prasetyo.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Melihat besarnya potensi tersebut, pemerintah bergerak cepat mempersiapkan berbagai perangkat yang diperlukan untuk menangkap peluang masuknya investasi ke Indonesia.

"Memang kira-kira polanya memang seperti itu. Ada sesuatu, ada peluang, ada kesempatan, kita kerjakan dengan secepat-cepatnya," ungkap Prasetyo.

PFII direncanakan dikembangkan pertama kali di Jakarta sebelum kemudian diperluas ke Bali.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjelaskan terdapat peluang untuk membuka kawasan serupa PFII di daerah lain yang memiliki potensi dan daya tarik bagi investor asing.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurut Prabowo, PFII akan menjadi wajah baru pusat keuangan Indonesia yang berorientasi pada investasi.

Selain investasi, PFII akan berorientasi pada teknologi finansial, arbitrase, hingga penyelesaian sengketa komersial menggunakan standar internasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani secara terpisah mengungkapkan pengembangan PFII mendapatkan respons positif dari investor serta pengelola kekayaan keluarga atau family office dari Asia yang telah ditemui pemerintah.

Pertemuan dengan para investor dan pengelola family office tersebut diselenggarakan di Nusa Dua, Bali.

Pemerintah awalnya mengundang sebanyak 70 pihak dari Asia untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Namun, jumlah pihak yang hadir mencapai 110 atau lebih banyak dibandingkan jumlah yang sebelumnya diundang.

Rosan menyampaikan informasi mengenai respons investor tersebut dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.