Presiden Prabowo Subianto tidak menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara khusus dalam daftar Program Kerja Prioritas Nasional 2027. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pengantar pemerintah atas RUU APBN 2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuldjono menilai kondisi tersebut bukan berarti pembangunan IKN dikeluarkan dari agenda pemerintah. Menurutnya, IKN sudah tercakup dalam prioritas pembangunan infrastruktur.
"Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri. Itu saya kira kebijakan beliau," ujar Basuki kepada wartawan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (15/8/2026).
Basuki menjelaskan pembangunan IKN juga berkaitan dengan pembangunan kewilayahan dan desa. Karena itu, ia menilai penyebutan IKN secara khusus dalam pidato Presiden tidak menjadi keharusan.
"Ada di dalam kluster infrastruktur dan apa itu, kewilayahan, dan desa. Saya kira di kluster itu ada pembangunan IKN," terangnya.
Ia memastikan kebutuhan anggaran untuk melanjutkan pembangunan IKN tetap dipenuhi secara bertahap. Pemerintah sebelumnya telah menyetujui alokasi anggaran pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.
"Sudah, sudah mulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada Rp 10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp 10 triliun koma sekian. Tahun 2026 ini sementara ada Rp 6 triliun, nanti akan ada insyaallah ada tambahan Rp 27 triliun," pungkasnya.
Prabowo sebelumnya menyetujui anggaran pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029. Anggaran tersebut disiapkan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur pemerintahan di IKN.
Basuki juga menyebut pembangunan tahap kedua IKN ditargetkan menjadikan kawasan tersebut sebagai ibu kota politik pada 2028. OIKN mendapat tugas menyelesaikan ekosistem infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
Baca Juga: Ekonom Sebut Pembukaan Lahan IKN Pohonnya Dijual Bisa Tembus Triliunan, Uangnya Ke mana?
Sementara itu, Prabowo dalam pidato terkait APBN 2027 menetapkan sejumlah agenda sebagai Program Kerja Prioritas Nasional. Prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, serta kesehatan.
Pemerintah juga memprioritaskan hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana. Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa serta penurunan kemiskinan menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah.
Komentar (0)