jpnn.com, JAKARTA - Para sekretaris jenderal (Sekjen) partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan kembali memperkuat komunikasi politik.
Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (13/8) menjadi ajang menyamakan persepsi menghadapi sejumlah agenda politik dan legislasi ke depan.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Pastikan Sektor Pendidikan Tetap Prioritas Utama di RAPBN 2027
Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan pertemuan tersebut dipimpin Sekjen Partai Gerindra Sugiono dan dihadiri para sekjen partai koalisi pemerintah.
Menurut Herman, pertemuan itu digelar setelah cukup lama para sekjen partai koalisi tidak berkumpul dalam satu forum.
BACA JUGA: Pidato Presiden Prabowo Bikin PPPK Bertanya: Di Mana Kehadiran Negara untuk Kami?
Dia menyebut kondisi tersebut tidak terlepas dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan ekonomi nasional.
"Pertama tentu pertemuan itu untuk mempererat silaturahmi. Kami memang sudah lama tidak ada pertemuan," kata Herman kepada wartawan, Sabtu (15/8).
BACA JUGA: Bamsoet Puji Capaian Pemerintahan Prabowo dari Swasembada Pangan-Reformasi Besar BUMN
Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat itu menjelaskan forum tersebut juga menjadi kesempatan bagi partai-partai koalisi untuk bertukar pandangan mengenai berbagai agenda politik yang akan dihadapi.
Herman mengatakan diperlukan kesamaan langkah agar koalisi tetap solid, meski setiap partai kemungkinan memiliki usulan maupun pandangan yang berbeda.
"Ke depan ada banyak agenda politik yang harus betul-betul disatukan. Satu barisan, satu ide, satu gagasan, meskipun barangkali nanti ada banyak usulan dan pandangan," ujarnya.
Dia pun mengapresiasi Sugiono yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut. Herman menilai komunikasi antarpartai koalisi menjadi lebih terbuka dan cair setelah forum itu digelar.
Terkait kemungkinan pembahasan RUU Pemilu, Herman tidak menampik bahwa isu tersebut masuk dalam daftar agenda politik yang berpotensi dibicarakan bersama.
Namun, dia menegaskan pertemuan pada Kamis malam belum sampai pada pembahasan secara mendalam mengenai RUU Pemilu.
"Namanya juga kita entitas politik, kalau bertemu pasti ada banyak agenda politik yang dibicarakan. Salah satunya tentu ke depan, karena tadi malam belum ada sesuatu yang substantif yang kami bahas," tutur Herman.
Dia menyebut masih banyak agenda legislasi yang dapat menjadi bahan pembahasan bersama. Selain UU Pemilu, terdapat UU Pilkada, UU Partai Politik, serta sejumlah regulasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Termasuk di dalamnya, kata Herman, pembahasan mengenai rekrutmen penyelenggara pemilu.
"Ke depan tentu banyak agenda politik, ada Undang-Undang Pemilu, ada Undang-Undang Pilkada, mungkin juga Undang-Undang Partai Politik, kemudian undang-undang lain yang berkaitan dengan turunannya. Ada rekrutmen penyelenggara pemilu dan lain sebagainya," jelasnya.
Herman menegaskan penyamaan pandangan penting dilakukan agar kepentingan seluruh partai yang berada dalam koalisi pemerintahan dapat terakomodasi.
"Ini harus disamakan supaya kepentingan seluruh partai-partai terakomodir dengan baik," pungkasnya. (kkp/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Usulkan Warga Bisa Berkewarganegaraan Ganda, Apa Lagi nih?
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra





Komentar (0)