Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 10 agenda transformasi yang akan menjadi fokus pemerintah mulai 2027. Program tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, komoditas, BUMN, energi, keuangan, investasi, hingga kebijakan kewarganegaraan.
Prabowo menyampaikan agenda tersebut dalam Pidato Kenegaraan dan Penyampaian RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pertama, sektor kesehatan. Pemerintah menargetkan renovasi 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan dengan anggaran sekitar Rp4 miliar per Puskesmas. Sebanyak 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) juga akan direnovasi atau dibangun.
Program tersebut ditargetkan rampung paling lambat 2030. Pemerintah juga akan membangun dan merevitalisasi 441 RSUD, terutama untuk memperkuat layanan penyakit seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal serta kesehatan ibu dan anak.
Prabowo juga menyoroti kebutuhan tenaga medis. Indonesia masih kekurangan 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis di sejumlah daerah.
Kedua, pembenahan pendidikan. Seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan ditargetkan selesai direnovasi paling lambat 2029. Pemerintah juga akan memperluas penggunaan interactive flat panel (IFP) di ruang kelas sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran.
Ketiga, penguatan posisi Indonesia di pasar komoditas. Pemerintah akan membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditargetkan mulai beroperasi 1 Januari 2027.
Bursa tersebut akan menjadi wadah pembentukan Indonesia Reference Price atau harga acuan Indonesia bagi komoditas ekspor utama seperti nikel, timah, batu bara, kelapa sawit, kopi, dan karet.
Keempat, perampingan dan optimalisasi BUMN. Pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara yang tersisa maksimal 300 entitas pada akhir 2026.
Selain memangkas jumlah perusahaan, pemerintah akan mengoptimalkan aset BUMN yang belum produktif melalui kerja sama dengan sektor swasta. Prabowo menyebut langkah tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Kelima, transformasi energi. Pemerintah menargetkan pengembangan energi surya hingga 100 gigawatt (GW) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GW PLTS dan penghentian 13 GW PLTD. Jika pengembangan PLTS mencapai 100 GW, pemerintah memperkirakan penghematan biaya produksi listrik dapat mencapai Rp73,9 triliun per tahun.
Keenam, pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Pemerintah menyiapkan PFII di Jakarta dan Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, hingga penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional.
PFII juga akan menawarkan berbagai fasilitas untuk menarik modal global, termasuk golden visa, fasilitas perpajakan, family office, treasury center, hingga manajemen investasi.
Ketujuh, penguatan Danantara Development Management Fund (DDMF). Instrumen ini akan digunakan untuk membiayai proyek strategis jangka panjang yang belum menarik bagi investasi komersial jangka pendek.
Sejumlah proyek yang disiapkan antara lain mobil nasional, motor nasional, hingga Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.
Pembangunan Giant Sea Wall diperkirakan membutuhkan 15-20 tahun. Namun, jika 15 segmen proyek dikerjakan secara bersamaan, pemerintah menargetkan pembangunannya dapat selesai dalam delapan tahun.
Baca Juga: Dari Pertumbuhan 6% hingga Defisit 2,4%, ini Target yang Prabowo Bidik dalam RAPBN 2027
Baca Juga: 10.000 Kopdes Merah Putih Sudah Berdiri, Prabowo Punya Target Fantastis di Akhir 2026
Baca Juga: Gudang Garam Suntik Ratusan Miliar ke Bandara Ini
Kedelapan, elektrifikasi mobilitas rakyat. Pemerintah akan mendorong penggunaan kendaraan listrik sekaligus mengurangi konsumsi BBM impor. Salah satu programnya adalah pemberian insentif untuk produksi satu juta motor listrik dalam negeri.
Kesembilan, penguatan industri kendaraan listrik nasional. Program elektrifikasi akan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga memperkuat rantai pasok nasional, mulai dari baterai, komponen, perangkat lunak, hingga layanan purnajual.
Kesepuluh, kewarganegaraan ganda secara terbatas. Pemerintah akan mengusulkan perubahan aturan untuk membuka peluang kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia dengan talenta istimewa.
Komentar (0)