Denpasar, Bali (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali membarui data pajak berkelanjutan bersama pemerintah daerah di Pulau Dewata guna meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah dan pusat.
"Data merupakan fondasi penting dalam optimalisasi penerimaan pajak," kata Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan di Denpasar, Bali, Sabtu.
Ia menjelaskan data terbaru mendorong pemetaan potensi, pengawasan, dan pemeriksaan secara lebih efektif, sehingga potensi perpajakan dapat ditindaklanjuti secara lebih optimal.
Pihaknya telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di Bali untuk meningkatkan pendapatan.
Namun, lanjut dia, kerja sama itu tidak berhenti dalam dokumen administrasi, tapi perlu dioptimalkan melalui implementasi nyata di lapangan mencakup pemanfaatan dan pertukaran data, pengawasan bersama, serta edukasi kepada wajib pajak.
Selain itu, kolaborasi juga dilakukan salah satunya melalui canvassing atau penyisiran potensi wajib pajak baru.
"Dengan bekerja sama di lapangan, kami dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus memastikan penerimaan pajak dikelola optimal untuk pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata dia.
Salah satu pemda di Bali yang sudah bekerja sama yaitu Pemerintah Kabupaten Klungkung yang bersama DJP melakukan penyisiran potensi pajak.
Wakil Bupati Klungkung Tjok Gde Surya Putra menjelaskan penyisiran menyasar pelaku usaha khususnya di daerah tujuan wisata Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar yang membawahi wilayah kerja Klungkung.
Dari hasil penyisiran 214 pelaku usaha di Klungkung, kata dia, sebanyak 113 atau sekitar 53 persen di antaranya diketahui belum terdaftar. Temuan tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang yang besar untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak di wilayah Klungkung.
Sementara itu, DJP Bali mencatat realisasi penerimaan pajak di Pulau Dewata per Juni 2026 mencapai Rp8,46 triliun atau tumbuh 10 persen dibandingkan periode sama 2025 sebesar Rp7,69 triliun.
Adapun realisasi itu baru mencapai 34,8 persen dari target Rp24,3 triliun.
Penerimaan pajak di Bali hingga semester I 2026 itu tetap positif meski situasi perekonomian dunia saat ini diwarnai gejolak akibat krisis geopolitik.
Baca juga: DJP Bali tegaskan belum ada program khusus bidik pemilik kontrakan
Baca juga: DJP: Sektor pariwisata masih dominan sumbang penerimaan pajak di Bali
Baca juga: DJP: Pariwisata dongrak realisasi pajak di Bali capai Rp10,27 triliun
"Data merupakan fondasi penting dalam optimalisasi penerimaan pajak," kata Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan di Denpasar, Bali, Sabtu.
Ia menjelaskan data terbaru mendorong pemetaan potensi, pengawasan, dan pemeriksaan secara lebih efektif, sehingga potensi perpajakan dapat ditindaklanjuti secara lebih optimal.
Pihaknya telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di Bali untuk meningkatkan pendapatan.
Namun, lanjut dia, kerja sama itu tidak berhenti dalam dokumen administrasi, tapi perlu dioptimalkan melalui implementasi nyata di lapangan mencakup pemanfaatan dan pertukaran data, pengawasan bersama, serta edukasi kepada wajib pajak.
Selain itu, kolaborasi juga dilakukan salah satunya melalui canvassing atau penyisiran potensi wajib pajak baru.
"Dengan bekerja sama di lapangan, kami dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus memastikan penerimaan pajak dikelola optimal untuk pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata dia.
Salah satu pemda di Bali yang sudah bekerja sama yaitu Pemerintah Kabupaten Klungkung yang bersama DJP melakukan penyisiran potensi pajak.
Wakil Bupati Klungkung Tjok Gde Surya Putra menjelaskan penyisiran menyasar pelaku usaha khususnya di daerah tujuan wisata Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar yang membawahi wilayah kerja Klungkung.
Dari hasil penyisiran 214 pelaku usaha di Klungkung, kata dia, sebanyak 113 atau sekitar 53 persen di antaranya diketahui belum terdaftar. Temuan tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang yang besar untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak di wilayah Klungkung.
Sementara itu, DJP Bali mencatat realisasi penerimaan pajak di Pulau Dewata per Juni 2026 mencapai Rp8,46 triliun atau tumbuh 10 persen dibandingkan periode sama 2025 sebesar Rp7,69 triliun.
Adapun realisasi itu baru mencapai 34,8 persen dari target Rp24,3 triliun.
Penerimaan pajak di Bali hingga semester I 2026 itu tetap positif meski situasi perekonomian dunia saat ini diwarnai gejolak akibat krisis geopolitik.
Baca juga: DJP Bali tegaskan belum ada program khusus bidik pemilik kontrakan
Baca juga: DJP: Sektor pariwisata masih dominan sumbang penerimaan pajak di Bali
Baca juga: DJP: Pariwisata dongrak realisasi pajak di Bali capai Rp10,27 triliun
Komentar (0)