REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON — Musim kemarau mulai memberikan dampak di Kabupaten Cirebon. Sejumlah desa desa kini mengalami kekeringan dan kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut sebelumnya telah diantisipasi Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan sejak 1 Juli 2026 lalu. Status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat upaya penanganan serta mengantisipasi meluasnya dampak kemarau.
Baca Juga
Kemarau Panjang, 339 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan ke Warga
Puncak Musim Kemarau, 1.004 KK atau 3.271 Jiwa di Kota Cirebon Krisis Air Bersih
31 Kecamatan di Kabupaten Bogor Kekeringan, Pemkab Salurkan 1,8 Juta Liter Air Bersih
“Untuk laporan yang sudah masuk saat ini berasal dari tiga wilayah, yakni Kecamatan Gegesik, Klangenan, dan Sedong,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Samsul Huda, kemarin. Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kabupaten Cirebon telah bergerak dengan mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Hingga kemarin, bantuan telah disalurkan ke empat lokasi. Yakni, Desa Sibubut, Kecamatan Gegesik, Desa Slangit, Kecamatan Klangenan, Desa Sampiran, Kecamatan Talun, serta Desa Panongan Lor, Kecamatan Sedong. .rec-desc {padding: 7px !important;} Total bantuan yang telah didistribusikan mencapai 24.000 liter air bersih. Air tersebut diangkut menggunakan armada tangki dengan kapasitas sekitar 4.000 liter setiap perjalanan. Distribusi air bersih tersebut menjadi penanganan awal untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah keterbatasan sumber air akibat musim kemarau. Ia mengatakan, berdasarkan pemetaan data kejadian kekeringan selama tiga tahun terakhir, terdapat lima kecamatan yang memiliki potensi tinggi mengalami krisis air bersih. Kelima wilayah tersebut yakni Kecamatan Klangenan, Gegesik, Sedong, Mundu, dan Gempol. BPBD mencatat, dampak krisis air bersih berpotensi dirasakan sekitar 563.000 jiwa yang tersebar di wilayah rawan kekeringan. Kondisi itupun menjadi perhatian pemerintah karena jumlah desa dan masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih berpotensi terus bertambah jika kemarau berlangsung lebih panjang. Tak hanya mengandalkan distribusi air menggunakan mobil tangki, Pemkab Cirebon juga mulai menyiapkan langkah penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah pun telah berkoordinasi dengan Kedeputian Kedaruratan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengusulkan pembangunan 10 titik sumur bor baru di wilayah yang rawan mengalami krisis air.
Komentar (0)