KOMPAS.com - Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan Nota Keuangan memberikan sinyal positif bagi kepastian pasar.
Buktinya sesuai pidato kenegaraan Presiden Prabowo di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026), indeks harga saham bergerak menguat.
Sebelumnya dalam pindato kenegaraannya, Prabowo memaparkan perkembangan umum Indonesia, termasuk salah satu program andalannya, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski sempat mendapatkan efisiensi, anggaran program MBG 2026 tergolong fantastis, yakni sebesar Rp 229 triliun. Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai efisiensi serta transparansi pembahasan anggarannya, termasuk di parlemen.
Menjawab keraguan tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan komitmen DPR dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi setiap rupiah anggaran negara.
Baca juga: IHSG Ditutup Naik 1,59 Persen Usai Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Jumlah Transaksi Harian Tembus Rp 12,44 Triliun
Dia menegaskan, keterbukaan informasi adalah hak publik yang wajib dijamin.
"Di Banggar tidak pernah ada kata tertutup. Di luar kemampuan Banggar, Banggar tidak semua. Pokoknya dari sisi kami, di badan anggaran, dijamin setiap rapat terbuka," katanya saat berbincang dalam Laporan Khusus KompasTV, Jumat.
Said memaparkan, pagu indikatif atau perkiraan alokasi anggaran di awal pembahasan seringkali hanya mencakup kebutuhan operasional dasar kementerian/lembaga (K/L).
Namun, dia menegaskan, ketika presiden menyampaikan rancangan anggaran secara resmi, seluruh detail alokasi program prioritas, termasuk MBG, dibuka secara transparan tanpa ada yang disembunyikan.
"Baru di pidato presiden kali ini, seluruh (opeerasional) K/L itu pasti dibuka. Tidak bisa tertutup karena itu hak publik. Kalau di awal ditutup, kami juga bingung apa yang mau ditutup, toh enggak ada apa-apanya. Itu Memang anggaran hanya untuk internal," terangnya.
Baca juga: Lengkap! Ini Pidato Kenegaraan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2026
Penghitungan anggaran MBGTerkait perhitungan anggaran MBG, Said memaparkan kalkulasi cermat yang dilakukan oleh Banggar DPR.
Untuk alokasi langsung program makan bergizi bagi anak-anak sekolah atau di luar ibu hamil dan menyusui, estimasi anggaran berada di kisaran Rp 174 hingga Rp 180 triliun pada 2027.
Said juga meluruskan persepsi bahwa seluruh alokasi tersebut membebankan pos anggaran pendidikan.
"Bisa saja nanti di K/L, BGN akan keluar Rp 220 triliun. Itu jangan dimaknai semua dari anggaran pendidikan loh. Di situ ada anggaran kesehatan yang masuk," terangnya.
Sebagian dari total anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut menyerap pos anggaran kesehatan yang ditujukan bagi penanganan intervensi gizi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak balita.
Dengan demikian, fokus BGN tidak semata-mata pada program makan gratis di sekolah, melainkan juga menyasar pemenuhan gizi sejak fase awal kehidupan.
Baca juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen, Said Abdullah Ingatkan Pemerintah Tak Terlena
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menegaskan, keterbukaan dalam postur anggaran penting agar masyarakat memahami bahwa setiap alokasi program memiliki dasar perhitungan yang terukur.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)