Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Menteri Keuangan yang kini menjabat sebagai CEO Asian Development Bank Institute (ADBI), Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan sederet tantangan mendasar yang bakal dihadapi oleh sosok Gubernur Bank Indonesia (BI) berikutnya.
Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Hendri Satrio Official, Bambang menyoroti posisi cadangan devisa Indonesia yang menurutnya tidak terlalu berlimpah.
Kondisi ini secara otomatis membatasi ruang gerak bank sentral dalam menggunakan berbagai instrumen untuk menjaga nilai tukar rupiah.
“Ya, intinya seorang Gubernur BI, Gubernur Bank Indonesia ya dalam hal ini, yang cadangan devisanya tidak besar-besar benar, ya, karena sekarang mungkin setara lima setengah bulan kebutuhan impor, maka memang tidak banyak opsi yang bisa dilakukan,” tutur Bambang dalam obrolan tersebut, dikutip Jumat (14/8).
Mantan Kepala Bappenas ini menambahkan bahwa BI harus terus berupaya memperkokoh posisi rupiah melalui pengendalian inflasi secara rutin, intervensi pasar, hingga penyesuaian suku bunga.
Selain stabilitas, BI juga diharapkan memiliki andil dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
“Indonesia itu bisa lebih baik dari yang sekarang, gitu ya. Artinya kondisi rupiahnya harusnya bisa lebih menguat, selalu memperhatikan inflasi setiap bulan, jaga stabilitas melalui intervensi, melalui kenaikan tingkat bunga, dan seterusnya. Nah, sekali ditambah dengan ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Bambang.
Meski tugas yang diemban cukup berat, Bambang menilai transisi kepemimpinan di BI seharusnya tidak akan mengganggu kinerja institusi tersebut.
Hal ini dikarenakan mekanisme pengambilan keputusan di bank sentral tidak bersifat tunggal, melainkan melibatkan Dewan Gubernur (Board of Governors).
“Kebetulan kalau kita lihat skema atau sistem dari pimpinan atau manajemen di Bank Indonesia, sebenarnya yang menentukan itu adalah Board of Governors, Dewan Gubernur, yang terdiri dari gubernur, deputi senior, dan sekarang berapa ya, empat atau lima deputi, deputi gubernur, gitu,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan strategis, seperti perubahan suku bunga maupun intervensi pasar keuangan, adalah hasil kesepakatan bersama.
Gubernur tidak memiliki kekuasaan mutlak untuk membatalkan keputusan tersebut secara sepihak.
Komentar (0)