JAKARTA, DISWAY.ID-- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah melakukan redesign total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu usulan yang disampaikan yakni mengembalikan pengelolaan dapur MBG ke sekolah.
Charles menilai perubahan sistem diperlukan untuk mempersempit celah terjadinya korupsi sekaligus memastikan keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat MBG.
BACA JUGA:Charles Honoris Sebut Kasus Keracunan MBG Hampir Terjadi Tiap Hari, Soroti Kepemimpinan Sudaryono
"MBG adalah program sosial. Oleh karena itu yang masih mau melakukan korupsi, ya biadab," kata Charles di DPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut dia, potensi korupsi dalam program MBG tidak hanya terjadi pada Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.
Dugaan penyimpangan juga dapat terjadi di tingkat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia mencontohkan adanya kemungkinan hak makanan yang diterima anak tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya diberikan.
BACA JUGA:Soroti Program MBG dan Kopdes, Komeng: Bagus, Cuma yang Kerjanya Aja Pada Kagak Benar
"Dapur-dapur SPPG juga ternyata melakukan, ada yang melakukan korupsi dengan tidak memberikan kepada anak-anak haknya. Yang seharusnya Rp10 ribu mungkin hanya diberikan makanan sebesar Rp8 ribu, belum lagi under-invoicing dan lain sebagainya," ujarnya.
Karena itu, Charles menilai pengelolaan dapur yang berada langsung di sekolah dapat menjadi salah satu opsi untuk memperkecil ruang terjadinya penyimpangan.
"Menurut saya dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi kita ingin menghentikan atau menghapus korupsi di program ini, kita kembalikan ke model dapur sekolah," katanya.
Charles menyebut saat ini terdapat sekitar 27.800 dapur yang telah beroperasi dalam ekosistem MBG. Selain itu, terdapat sekitar 13.000 dapur yang masih menunggu untuk dapat bergabung.
Dengan demikian, menurut dia, jumlah dapur yang terlibat dalam program tersebut berpotensi mencapai sekitar 40.000 dapur.
BACA JUGA:Prabowo Sebut Korupsi Dana MBG Orang Biadab: 'Tak Pantas Kita Hormati'
Jika pemerintah memutuskan mengubah sistem pelaksanaan MBG, Charles mengatakan pemerintah perlu memberikan kompensasi kepada pengelola dapur yang telah melakukan investasi berdasarkan persetujuan pemerintah maupun BGN.
"Kalau sesuatu yang tidak sustainable, ya masa harus tetap kita pertahankan? Pemerintah harus memberikan kompensasi, ganti rugi kepada mereka yang mungkin sudah berinvestasi membangun dapur," ujarnya.
Menurut Charles, persoalan utama dalam evaluasi MBG bukan sekadar mengenai besarnya anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah.
Ia menekankan aspek keselamatan dan keamanan pangan harus menjadi prioritas.
Ia juga menyoroti jumlah kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG yang disebut telah mencapai lebih dari 45 ribu kasus.
BACA JUGA:Di Sidang Tahunan MPR RI, Ahmad Muzani Tegaskan Program MBG Investasi Menuju Indonesia Emas 2045
"Kalau memang akhirnya terbukti masih terus terjadi kasus keracunan, walaupun kalau dihitung dalam statistik dianggap kecil, nol koma nol nol sekian persen, tetapi angka 45 ribu itu tetap menjadi angka yang sangat besar ketika berbicara nyawa dan kesehatan anak-anak kita," katanya.
Charles menegaskan dirinya tetap mendukung tujuan pemerintah menjalankan program MBG untuk memperbaiki gizi anak dan menurunkan angka stunting.
Namun, menurutnya, tujuan tersebut harus didukung oleh perencanaan dan sistem pelaksanaan yang memadai.
"Kita mendukung penuh Bapak Presiden, niatnya untuk bisa memberikan makanan yang baik pada anak-anak, memperbaiki kondisi gizi anak-anak Indonesia, menurunkan angka stunting. Tetapi niat baik harus diikuti dengan perencanaan yang baik dan juga sistem yang baik," tutur Charles.
Komentar (0)