Puan: Transfer ke Daerah Harus Benar-Benar Perkuat Pelayanan Publik

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI dan penyampaian RAPBN 2027 di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Sumber: Tangkapan layar KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyinggung dana transfer ke daerah saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR dan penyampaian RAPBN 2027 yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Jumat (14/8/2026).

Dia menyampaikan sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam pembahasan dan penyusunan APBN 2027.

Pertama, kata Puan, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

“Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban,” kata dia.

Baca Juga: Komitmen Prabowo: Setiap Rupiah yang Dihemat Harus Kembali untuk Rakyat

Kedua, kata dia, belanja negara harus makin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.

“Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” tambahnya.

“Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan,” lanjut Puan.

Menurut Puan, APBN bukan sekadar angka dan program tetapi seberapa besar APBN mampu menjadikan kehidupan rakyat lebih baik.

“Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik.”

“Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik,” bebernya.

Baca Juga: Prabowo Ingin Defisit Sekecil Mungkin: Cita-Cita Kita Anggaran Berimbang

 

Dalam kesempatan iu, ia juga menyebut tema kebijakan fiskal tahun 2027, "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.

Seluruh program kerja prioritas nasional tahun 2027, kata dia, harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.

“Mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional,” kata Puan.

Ia mengingatkan, pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan setiap rakyat di mana pun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan.

“Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil,” kata dia.

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV