Prabowo Sentil Pengadaan Barang Kementerian dan Pemda yang Terpisah: Bikin Boros

Presiden Prabowo Subianto (kiri) berjalan menuju podium saat akan menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Sumber: ANTARA FOTO/Fauzan/bay/kye)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pengadaan barang oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) yang masih dilakukan secara terpisah.

Menurutnya, pola tersebut membuat daya tawar pemerintah melemah dan berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran.

Prabowo mengatakan banyak kementerian/lembaga dan pemda membeli barang dengan spesifikasi yang sama, tetapi dilakukan sendiri-sendiri. Akibatnya, pembelian yang seharusnya dapat dikonsolidasikan menjadi terpecah dalam jumlah yang lebih kecil.

"Banyak kementerian/lembaga dan pemda beli barang yang sama, tapi belinya sendiri-sendiri. Spesifikasinya sama, tapi karena beli berulang, berbeda jumlah, terpecah, daya tawar jadi lemah," kata Prabowo dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Prabowo Ungkap RAPBN 2027: Belanja Rp4.097 Triliun, Rupiah Rp17.500

"Kita harus hentikan APBN beli barang secara terpisah tanpa koordinasi, seperti pembeli yang tak saling kenal, padahal kita satu negara, bagian dari NKRI, baik pemda dan pemerintah pusat," tambahnya. 

Prabowo mengatakan konsolidasi pengadaan dapat memberikan efisiensi yang signifikan. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan pemda telah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan 25,43 persen pada 2026.

Apabila konsolidasi dilakukan secara luas dan disiplin, dengan memanfaatkan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik terbaik, dia menyebut efisiensi dapat mencapai 30 persen dari belanja pengadaan yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun.

"Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, gunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data serta praktik terbaik dapat hasilkan efisiensi sampai 30 persen dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun," kata Prabowo.

Dengan asumsi efisiensi 30 persen, pemerintah berpotensi menghemat sekitar Rp360 triliun dalam setahun.

Baca Juga: Prabowo Ingin Defisit Sekecil Mungkin: Cita-Cita Kita Anggaran Berimbang

"Artinya efisien dalam satu tahun Rp360 triliun. Itu sekitar 20 miliar dolar AS. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun," tuturnya. 

Prabowo memberikan contoh konkret penghematan melalui konsolidasi pengadaan layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP).

Pada 2025, IFP yang dibeli secara terpisah oleh pemda dibanderol sekitar Rp157 juta per unit. Setelah pembelian dikonsolidasikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah dapat memperoleh barang tersebut dengan harga Rp26 juta per unit.

"Ini penghematan hampir enam kali lipat. Ini riil. Rp26 juta sudah termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang ke wilayah 3T," sebutnya.

"Karena itu saya laporkan di sini, pemerintah akan segera konsolidasikan pengadaan barang dan jasa serupa," tegasnya. 

Prabowo juga menyampaikan rencana pemerintah meningkatkan status LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Untuk perubahan tersebut, dia meminta dukungan DPR.

"Kita akan tingkatkan LKPP jadi Badan Pengadaan Pemerintah. Kita minta dukungan DPR," kata Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Ajak Masyarakat Jujur Isi Sensus Ekonomi demi Kebijakan Pemerintah yang Lebih Tepat

 

Penulis : Dina Karina Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV