Utang Pemerintah Capai Rp10.200 Triliun, Darmadi Durianto Minta Pengelolaan Fiskal Diperkuat

Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti kenaikan utang pemerintah yang menurut angka yang dicermatinya telah mencapai sekitar Rp10.200 triliun atau lebih dari 41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga pengelolaan fiskal dinilai perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan APBN.

Darmadi menyampaikan pandangan tersebut menjelang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Darmadi, tren kenaikan utang perlu diantisipasi melalui pengelolaan pembiayaan yang lebih hati-hati agar tidak terus meningkat dan membebani keuangan negara.

"Sekarang sudah Rp10.200-an triliun rupiah. Dari persentase terhadap PDB itu sudah 41 persen lebih. Utang itu kalau tidak dikelola dengan baik akan naik terus," kata Darmadi.

Darmadi menyoroti kenaikan posisi utang dari kisaran Rp8.600 triliun menjadi sekitar Rp10.200 triliun yang dinilainya sebagai peningkatan signifikan.

Ia mengatakan pemerintah sebelumnya menyatakan rasio utang masih berada di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Menurut Darmadi, setiap pembiayaan melalui utang perlu dipastikan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengingatkan potensi peningkatan beban utang dalam beberapa tahun mendatang apabila tren kenaikannya tidak dikendalikan.

“Kalau tiga tahun lagi setiap tahun naik Rp1.000 triliun saja, berarti sampai akhir masa pemerintahan sekarang akan dapat Rp3.000 triliun lagi, menjadi Rp13 triliun,” katanya.

Darmadi menilai rasio utang harus tetap dikendalikan agar tidak mendekati ataupun menembus batas maksimal 60 persen terhadap PDB.

“Nanti kalau tidak dikelola dengan baik, berarti nanti bisa saja menembus batas normal 60 persen. Kalau itu tembus 60 persen, itu kan gawat sudah,” tegasnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menegaskan penggunaan utang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bukan menjadi persoalan selama dikelola secara tepat dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Kalau itu untuk pertumbuhan, untuk rakyat, untuk kesejahteraan, itu tidak ada masalah. Masalahnya adalah kalau tidak dikelola dengan baik," ujarnya.

Darmadi meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan pembiayaan memiliki perencanaan serta tata kelola yang matang agar tidak menambah beban APBN pada masa mendatang.

Menurutnya, program pembangunan yang dirancang pemerintah harus diikuti pengelolaan keuangan negara yang baik agar penggunaan anggaran tetap efektif dan berkelanjutan.

"Idenya (Pemerintah) bagus semua, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, uang negara akan habis,” pungkasnya.