Said Abdullah Proyeksikan Belanja APBN 2027 Maksimal Rp4.015 Triliun

Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memproyeksikan belanja pemerintah dalam APBN 2027 berada di kisaran Rp4.000 triliun hingga maksimal Rp4.015 triliun. Proyeksi tersebut berdasarkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dan kerangka fiskal yang dibahas pemerintah bersama DPR.

Hal itu disampaikan Said dalam wawancara di program Live Event Metro TV usai Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dan menjelang Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat, 14 Agustus 2026.

Said mengatakan perkembangan ekonomi hingga Agustus 2026 menjadi salah satu dasar dalam melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2027. Dia mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen, sedangkan kuartal II berada di kisaran 5,2 persen.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Said memperkirakan pemerintah akan memilih target pertumbuhan ekonomi 5,8 persen hingga maksimal 6 persen pada 2027. Namun, menurut dia, angka 5,8 persen lebih realistis.

"Hitungan saya lebih realistis jika pemerintah pertumbuhan ekonominya di 5,8 persen. Kemudian inflasinya sekitar 2,5 plus minus 1 persen. Suku bunga SBN 7 persen dan rupiah terhadap dolar ngambil batas atas sekitar 17.500," kata Said.

Dia juga memperkirakan ICP berada di kisaran 80-85, dengan lifting minyak 615.000 barel dan lifting gas sekitar 990.000.

Said kemudian memproyeksikan Produk Domestik Bruto (PDB) 2027 berada di kisaran Rp27.850 triliun hingga Rp27.900 triliun. Dengan asumsi tersebut, dia memperkirakan belanja pemerintah dalam APBN berada di kisaran Rp4.000 triliun hingga Rp4.015 triliun.

"Minimum 4.000 maksimal di 4.015 triliun," ujarnya.
 

Said memperkirakan penerimaan pajak berada di sekitar Rp3.340 triliun. Sementara itu, defisit yang perlu ditambal pemerintah diperkirakan sekitar Rp669 triliun.

Menurut Said, tantangan terbesar berada pada penerimaan perpajakan yang diproyeksikan sekitar Rp2.850 triliun, sedangkan penerimaan lainnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Oleh karenanya saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan agar dividen yang masuk ke Danantara sebagian bisa disetor ke Bendahara Umum Negara untuk mengurangi fiskal kita agar tidak terlalu sempit," katanya.

Selain postur fiskal, Said juga menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam penyusunan RAPBN 2027. Dia memperkirakan TKD berada di kisaran Rp720 triliun hingga Rp730 triliun jika belanja pemerintah pusat berada di kisaran Rp3.150 triliun hingga Rp3.200 triliun.

Proyeksi tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan TKD 2026 yang disebut sebesar Rp649 triliun.

Said mengatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan dikembalikan. Menurut dia, pemerintah juga telah mulai mencicil DBH kepada daerah pada bulan ini atas desakan Banggar DPR.

"Karena itu memang terhadap khusus dana bagi hasil pure murni perintah undang-undang itu memang hak daerah," ujarnya.
 
Said menilai kebijakan tersebut merupakan upaya mengembalikan TKD kepada fungsi awalnya sehingga daerah mendapatkan haknya kembali.

"Tidak mendasar, mengembalikan lagi kepada fitrah awal," kata Said.

Di sisi lain, Said menilai swasembada pangan dan kemandirian energi merupakan bagian penting untuk mewujudkan negara yang kuat dan mandiri. Namun, dia mengakui upaya tersebut tidak mudah.

Menurut Said, impor saat ini telah lebih dari satu juta barel. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya, termasuk melalui B50 serta pengembangan energi dari sampah di Bali, Jawa Timur, dan Jakarta.

Dia memperkirakan gambaran kemandirian energi baru dapat dilihat pada 2029 karena sejumlah upaya tersebut masih berada pada tahap awal.

"Jadi memang tidak mudah bagi pemerintah untuk merealisasikan kemandirian di bidang energi," tuturnya.