Komisi III: Era Prabowo, Pemberantasan Korupsi-Tambang Ilegal Banyak Kemajuan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, penanganan persoalan korupsi, termasuk juga tambang ilegal, menunjukkan banyak kemajuan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kemajuan tersebut juga sudah terlihat dari apa yang disampaikan oleh Prabowo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR.

"Iya tadi Panglima TNI dan Pak Kapolri ya, dua institusi tersebut diminta untuk mengusut tuntas, termasuk terhadap oknum-oknum dari dua institusi tersebut yang mungkin saja ada dalam masalah-masalah tambang ilegal di timah, di apa namanya, Babel tersebut,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Terkait masih adanya persoalan tambang ilegal yang disinggung kembali oleh Prabowo menunjukkan hal tersebut belum selesai, Habiburokhman menilai sudah ada kemajuan.

“Oh enggak, sudah banyak sekali kemajuan. Sudah banyak sekali kemajuan, justru tadi disampaikan kemajuan-kemajuan tersebut ya, soal konteks program-program strategis, pemberantasan korupsi, semua sudah disampaikan,” ujar Habiburokhman.

Ia menilai pernyataan Prabowo dalam pidato tersebut justru menjadi pembaruan mengenai perkembangan yang telah dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Tadi Anda lihat sendiri begitu banyak asset recovery yang sudah dilaksanakan oleh para penegak hukum. Justru tadi update-nya ya,” kata Habiburokhman.

Dalam pidatonya, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Prabowo menilai aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar tidak mungkin berlangsung tanpa diketahui aparat maupun pejabat terkait.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Ia kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung.

“Saudara-Saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?” ucapnya.

Prabowo menegaskan, aparat yang diberi kewenangan dan jabatan harus mampu menertibkan aktivitas ilegal yang merugikan negara.

“Kapolri dan Panglima TNI ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini,” kata dia.