JAKARTA, KOMPAS –Presiden Prabowo menargetkan menutup 750 badan usaha milik negara yang tidak produktif sampai akhir 2026. Langkah ini merupakan bagian dari pembenahan BUMN melalui restrukturisasi dan penghematan biaya operasional.
”Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” kata Presiden Prabowo Subianto saat memberikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026)..
Per hari ini, Presiden melanjutkan, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Sampai akhir 2026, pemerintah menargetkan menutup 750 BUMN yang tidak produktif. Pada akhirnya, hanya ada ada sekitar 300 BUMN yang semuanya diharapkan produktif dan menguntungkan.
Melalui restrukturisasi tersebut, Presiden mengklaim telah menghemat biaya overhead sekitar Rp 50 triliun setiap tahun. Ini termasuk dengan mengurangi gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, dan perjalanan dinas.
”Rp 50 triliun setiap tahun tidak lagi habis di BUMN untuk membiayai struktur organisasi yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, industri, pelayanan, dan manfaat bagi rakyat,” katanya.
Presiden juga menyebutkan sejumlah contoh pembehanan BUMN. Akhir 2025 misalnya, pemerintah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Dampaknya, keuntungan PT TIMAH di semester I-2026 naik 900 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Valuasi PT TIMAH naik 280 persen di Agustus 2026 dibandingkan di Agustus 2025.
Pemerintah juga membenahi Garuda Indonesia. Sebanyak 27 pesawat Garuda Indonesia yang grounded telah berhasil diterbangkan kembali. Garuda Indonesia sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung berkelanjutan.
Dengan langkah perampingan tersebut, setidaknya negara telah menghemat biaya overhead Rp sebesar 50 triliun. Penghematan ini didapat dari berkurangnya gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, dan perjalanan dinas.
Presiden menjelaskan, pemerintah hanya akan mempertahankan BUMN yang produktif dan menciptakan nilai tambah bagi rakyat. Dari hasil penghematan tersebut, negara dapat mengalokasikan untuk kepentingan rakyat.
“Target kita pada 31 Desember 2026, kita harus menghemat Rp 70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan Rp 50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” ujarnya.
Presiden juga menyebut langkah koreksi atas banyak laporan kinerja BUMN. Berdasarkan hasil temuan, keuntungan BUMN sepanjang 2024 dikoreksi menjadi Rp 186 triliun, sehingga setoran dividen BUMN kepada negara sebesar Rp 85,5 triliun.
Mengacu pada basis perhitungan tersebut, keuntungan BUMN sepanjang 2025 diklaim senilai Rp 326 triliun, naik 75,3 persen secara tahunan. Dari total keuntungan ini, dividen BUMN yang disetorkan BUMN mencapai Rp 142,3 triliun atau meningkat 67 persen secara tahunan.
Namun, angka tersebut masih belum memperhitungkan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN. Bila dikalkulasi secara neto dengan mengurangi PMN, dividen BUMN pada 2024 mencapai Rp 53 triliun.
Sementara itu, dividen BUMN yang disetorkan kepada negara pada 2025 mencapai Rp 138 triliun atau meningkat 160 persen secara tahunan. Ke depan, pada akhir 2026, dividen BUMN diperkirakan sebesar Rp 200 triliun atau empat kali lipat dibanding 2024.
“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan bahwa ia tidak akan menolerir segala bentuk permainan angka dalam laporan kinerja BUMN. Sebaliknya, laporan-laporan tersebut harus berbasis pada angka yang tepat dan benar, sekalipun hasilnya pahit.
Presiden mengusulkan akan membentuk pengadilan ad hoc khusus untuk mengusus kasus-kasus direksi dan pengurus BUMN beberapa tahun ke belakang. Namun ia juga mengusulkan amnesti kepada mereka yang bertobat.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, mempertanyakan klaim mengenai perbaikan kinerja BUMN. Salah satu indikator yang disebutkan pemerintah adalah berkurangnya jumlah anak usaha BUMN. Namun, menurut dia, klaim tersebut belum dapat diuji secara independen karena laporan keuangan konsolidasi Danantara hingga saat ini belum dipublikasikan.
Ia mengatakan laporan keuangan konsolidasi tersebut sebelumnya dijanjikan terbit pada 30 Juni 2026. Danantara Monitor bahkan telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Danantara untuk meminta laporan keuangan tersebut, tetapi belum memperoleh laporan yang dimaksud.
”Semua klaim-klaim ini adalah klaim sepihak yang datanya tidak bisa diuji, tidak bisa diverifikasi. Sehingga klaim-klaim sepihak ini menurut saya hanya sekadar membuat prestasi atau kinerja semu dari BUMN,” ujarnya.
Bhima juga mempertanyakan proses penutupan BUMN, terutama dampaknya terhadap tenaga kerja. Menurut dia, penutupan perusahaan negara tidak hanya perlu dilihat dari aspek efisiensi jumlah perusahaan, tetapi juga konsekuensinya terhadap pekerja.
Ada dua persoalan yang menjadi perhatiannya. Pertama, apakah penutupan BUMN akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja dan bagaimana nasib pekerja setelah perusahaan ditutup.
Kedua, terkait dengan pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau bermasalah. Menurut dia, pemerintah sebenarnya telah memiliki mekanisme melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang berada di bawah grup Danareksa untuk menangani aset bermasalah.
Namun, minimnya transparansi membuat publik kesulitan mengetahui pemisahan antara aset BUMN yang masih produktif dan aset yang bermasalah. Seluruh aset tersebut, menurut dia, kemudian menjadi bagian dari pengelolaan Danantara. ”Karena tidak transparan, aset yang produktif mana, aset-aset yang bermasalah mana, semua direkap kepada aset Danantara,” ujarnya.
Komentar (0)