JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengungkapkan bahwa lembaganya turut menanam jagung untuk mendukung swasembada pangan.
“Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan,” kata Sultan, saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD 2026 yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah tokoh lainnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Sultan juga memaparkan sejumlah langkah dan perhatian DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah.
Baca juga: Ketua MPR Ahmad Muzani Tutup Pidato Sidang Tahunan dengan Pantun soal Persatuan
Salah satunya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
Menurut dia, DPD RI telah mengusulkan RUU tersebut dalam setiap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2017.
“Selama hampir sembilan tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RUU Daerah Kepulauan dalam setiap Program Legislasi Nasional, tahun demi tahun, tanpa lelah. Perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026,” ungkap dia.
Sultan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan DPR RI yang telah memulai pembahasan RUU Daerah Kepulauan.
Dia berharap, RUU tersebut dapat disahkan dan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
Baca juga: Bela Sungkawa untuk Pemimpin Iran Ali Khamenei Saat Sidang Tahunan MPR RI
“Kami yakin dan percaya, RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legacy penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan,” ujar dia.
Dalam fungsi pengawasan, Sultan mengatakan, DPD RI juga turun langsung ke daerah untuk mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, agama, hingga penyelenggaraan ibadah haji.
DPD RI, lanjut dia, juga berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dan Papua.
“Dana Otonomi Khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah,” ujar dia.
Selain itu, DPD RI menaruh perhatian pada persoalan pengelolaan sampah dan pengembangan energi baru terbarukan untuk mendukung ekonomi hijau.
Baca juga: Ketua MPR: Indonesia Terus Berdiri Bersama Rakyat Palestina
Perhatian tersebut juga mencakup penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, serta penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah.
Di bidang digital, Sultan mendorong percepatan transformasi melalui perluasan infrastruktur internet, peningkatan literasi digital, penerapan pemerintahan pintar atau smart government, pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta perlindungan data.
“Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara,” tegas dia.
DPD RI juga menyatakan dukungan terhadap TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK.
“Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita,” pungkas dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)