JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) sepakat membangun sinergi strategis dalam memperluas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui penyetaraan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Hal tersebut disepakati dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Ketua Umum SP2MI Amirudin di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.
“Kita menemukan banyak orang di jalan, yang tidak sekolah, ATS itu 4 juta (orang) lebih, itu data resminya, saya kira selalu data kita fenomena gunung es, bisa jauh lebih besar, terutama SD tidak meneruskan ke SMP besar sekali,” kata Gus Ipul.
BACA JUGA:Pasar Modal RI Terdampak Pengumuman MSCI, BEI Buka Suara
Pertemuan ini merupakan tidak lanjut dari Silaturahmi Nasional (Silatnas) SP2MI 2026 di TMII Jakarta Timur pada Kamis, 15 Juni 2025 lalu, yang juga dihadiri oleh Mensos Gus Ipul.
Kolaborasi antara Kemensos dan SP2MI difokuskan pada memperluas akses layanan pendidikan bagi anak atau remaja yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal melalui penyetaraan pendidikan di PKBM.
Kemensos akan menyediakan tempat untuk PKBM, dengan memanfaatkan Gedung Sekolah Rakyat rintisan yang berada di Sentra Kemensos, yang saat ini sudah tidak dipakai karena siswanya sudah pindah ke Sekolah Rakyat permanen.
Sementara itu, SP2MI akan menyediakan tenaga pengajar yang akan mendidik para penerima manfaat.
“(Penyediaan) tenaga pengajar, itu yang kita kerja sama. Ini kerja sama mulai kecil-kecil dulu, nanti secara nasional,” ujar Gus Ipul.
BACA JUGA:Prabowo Bikin Gebrakan! 2 Juta Motor Listrik Nasional Ditargetkan Produksi, Bunga Cicilan Bakal Turun
Perlu diketahui, anggota SP2MI sendiri berasal dari berbagai daerah dan banyak bergerak di pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, sehingga memiliki pengalaman langsung dalam menjangkau anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan formal.
Gus Ipul mendorong supaya kolaborasi ini juga dapat bersinergi dengan program Sekolah Rakyat.
Calon siswa yang sebelumnya tidak sekolah atau putus sekolah bisa melakukan penyetaraan pendidikan di PKBM terlebih dahulu, sebelum melanjutkan pendidikan formal sesuai jenjangnya di Sekolah Rakyat.
“Karena (Sekolah Rakyat) ini kan menjangkau orang-orang yang tidak masuk sistem pendidikan formal, karena biaya, banyak sebab lah, terutama karena ekonomi. Tidak mungkin, ketika menemukan remaja usia 24 tahun, kita anggap tua terus tidak kita terima. Kan dia tidak pernah sekolah, ya harus diproses, tapi disetarakan dulu di PKBM,” jelasnya.
BACA JUGA:Mengejutkan! 10 Persen Anak Terindikasi Masalah Mental, Mendiktisaintek Serukan Aksi Psikologi
- 1
- 2
- »
Komentar (0)