Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menaikkan target program bedah rumah secara drastis. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengejar target bedah rumah tidak layak huni hingga 400.000 unit pada tahun ini, naik dari tahun lalu yang melakukan bedah rumah pada 45.000 unit rumah.
Kenaikan target tersebut berarti pekerjaan yang harus diselesaikan kementerian melonjak berkali-kali lipat. Program ini menyasar masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan agar kondisi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara mengatakan peningkatan target tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar kementeriannya. Di tengah kebutuhan masyarakat yang masih sangat besar, pemerintah harus mempercepat pelaksanaan program di berbagai daerah.
"Masih banyak kekurangan kami. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Masih banyak, masih jutaan rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Masih jutaan rakyat Indonesia yang rumahnya perlu diperbaiki. Jadi PR kami masih banyak sekali," ujar Maruarar di kantor BPS, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Maruarar kemudian membandingkan capaian program pada tahun sebelumnya dengan target yang harus dikejar sekarang. Perubahan tersebut menunjukkan besarnya peningkatan pekerjaan yang harus ditangani jajaran Kementerian PKP.
"Saya sampaikan di depan Presiden Prabowo, tahun lalu Kementerian Perumahan membedah 45.000 rumah yang tidak layak huni jadi layak huni. Tahun lalu. Tahun ini 400.000 rumah," kata Maruarar.
Peningkatan target tidak hanya membutuhkan anggaran yang lebih besar. Pelaksanaan di lapangan juga menuntut kesiapan aparatur, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta kemampuan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang jauh lebih singkat.
Maruarar menggambarkan beratnya pekerjaan tersebut dengan kondisi para pegawai di kementeriannya. Ia menyebut ada pejabat yang harus menjalani perawatan di rumah sakit ketika kementerian tengah mengejar target yang jauh lebih tinggi.
"Bayangkan pegawai saya itu, Dirjen ada yang udah 3 minggu baru keluar rumah sakit tuh ya. Satu Irjen juga ini, belum lagi anak-anak ada yang flu, pilek, segala. Bayangkan tahun lalu 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah," ujar Maruarar.
Peningkatan target menjadi konsekuensi dari besarnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak. Pemerintah tidak bisa mempertahankan target lama ketika masih terdapat jutaan masyarakat yang membutuhkan rumah maupun perbaikan tempat tinggal.
Ia juga menilai pekerjaan tersebut membutuhkan komitmen jajaran kementerian karena kenaikan target tidak otomatis diikuti perubahan kesejahteraan pegawai. Para aparatur tetap dituntut bekerja lebih keras untuk mengejar sasaran pembangunan perumahan.
"Gaji kagak naik, bonus kagak ada. Tapi buat Republik Indonesia dan rakyat mereka bekerja keras," kata Maruarar.
(wia)
Komentar (0)