JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR RI memastikan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan bakal dikebut dan ditargetkan rampung pada awal Oktober 2026.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, naskah akademik dan draf RUU Ketenagakerjaan saat ini sedang disusun melalui pembahasan di Komisi IX DPR RI.
"Naskah akademik dan usulan draf RUU (hasil penyusunan di Komisi IX DPR RI) ditargetkan rampung pada awal Oktober 2026," ujar Dasco saat audiensi dengan gabungan koalisi buruh di Gedung DPR RI, Kamis (13/8/2026).
Dasco menjelaskan, penyusunan RUU Ketenagakerjaan ini adalah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memerintahkan klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Baca juga: Pimpinan DPR Jamin RUU Ketenagakerjaan Tak Ulangi Polemik Omnibus Law Cipta Kerja
"Karena itu yang disusun adalah undang-undang baru tentang ketenagakerjaan, bukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi memberi tenggat waktu dua tahun sejak putusan dibacakan, sehingga undang-undang baru itu diharapkan selesai sebelum 31 Oktober 2026," kata Dasco.
Dasco mengatakan, Badan Keahlian DPR RI sebetulnya telah menyusun draf awal naskah akademik dan draf RUU tersebut.
Dokumen tersebut juga telah diserahkan kepada Komisi IX DPR RI dalam rapat dengar pendapat pada 22 Juni 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
"Draf yang disampaikan terdiri atas 19 bab dan 224 pasal," ucap Dasco.
Menurut dia, draf tersebut memuat sejumlah materi ketenagakerjaan, di antaranya pencegahan pemutusan hubungan kerja, pengupahan, perjanjian kerja waktu tertentu, dan alih daya.
Draf itu juga memuat materi pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, tenaga kerja di luar hubungan kerja, serta penggunaan tenaga kerja asing.
Baca juga: Buruh: Kami Tak Mau RUU Ketenagakerjaan Berujung Judicial Review Lagi, Habiskan Tenaga
"Nanti kalau ada yang kurang, nanti bisa kita tambah dalam pembahasan," jelas Dasco.
Oleh karena itu, lanjut Dasco, DPR akan terus memperluas partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan setelah memasuki masa sidang.
Dasco menambahkan, DPR RI juga membuka ruang bagi serikat pekerja untuk menyampaikan masukan RUU Ketenagakerjaan secara tertulis kepada DPR RI.
"Komisi IX akan membuka ruang partisipasi publik walaupun kemarin sudah, tapi di masa sidang itu waktunya akan lebih banyak. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Ini mungkin banyak sekali yang akan memberikan masukan, baik tokoh-tokoh, akademisi, NGO, kita akan persilakan," tutur Dasco.
"Untuk supaya undang-undangnya semakin kaya dan lengkap, dan tentunya supaya justru bisa lebih kemudian menyentuh keperluan daripada pekerja atau buruh," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan pembahasan akan dilanjutkan setelah DPR memasuki masa sidang.
"Ya insyaallah besok kita mulai masa sidang gas pol semuanya," kata Cucun.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)