Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim Ketua Umum PP Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) menyatakan, pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 harus berjalan secara jujur tanpa kepentingan tersembunyi.
Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah itu secara spesifik mengingatkan agar tidak terjadi riswah atau politik uang dalam proses Muktamar NU.
Kiai Asep menegaskan, NU bukan organisasi politik. Sehingga, kepentingan praktis tidak boleh mengintervensi proses pemilihan ketua umum.
Dia juga berkelakar dalam proses pelaksanaan Muktamar jangan sampai ada udang di balik batu. Hal itu disampaikan Kiai Asep dalam Dialog Publik bertema Transformasi-Reorientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad 2 yang berlangsung di Kantor Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) komplek Amanatul Ummah, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
“Mohon pelaksanaan muktamar bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada udang di balik batu. Bentuk-bentuk udang di balik batu ini misalnya terhalangi oleh kepentingan singkat. Karena ini bukan partai politik,” ucapnya.
“Kemudian tidak boleh ada riswah. Ya. Karena kita sedang menolong, mengupayakan sebuah organisasi yang akan menjadi penopang bangsa dan negara,” sambungnya.
Berikutnya, Kiai Asep menyinggung pentingnya mengedepankan proses pemilihan Ketua Umum PBNU kepada bashirah, yakni mata hati, kebenaran, dan nurani, bukan bisyarah atau imbalan.
Dari isu yang beredar, Kiai Asep juga mengungkap sudah ada imbalan uang senilai Rp50 juga hingga 10 ribu Dollar AS dalam proses Muktamar NU nanti.
“Iya betul, bashirah bukan bisyarah. Bashirah mata hati, kebenaran, nurani. Bukan bisyarah yang sekarang sudah diisukan ada yang 50 juta, ada yang 10.000 dolar, macam-macam itu sudah,” ungkapnya.
Kiai Asep menyatakan, dirinya tidak ingin terlibat dalam praktik semacam itu. Namun, dia menduga terdapat pihak yang memberikan modal di balik praktik tersebut.
“Saya ndak mau melakukan itu semua, karena tidak boleh dengan cara begitu. Tetapi ada orang yang memodali di balik mereka. Yang kepingin bahwa Indonesia ini hancur. Ditiadakan kelompok penopang ini,” tuturnya.
Selain isu politik uang, Kiai Asep mengingatkan berbagai pihak untuk menjaga mekanisme pemilihan secara jujur dan adil.
Dia bahkan mengungkap pengalaman curangnya pemilihan ketua umum yang pernah terjadi dalam Muktamar NU di Jombang pada 2016.
Kiai Asep berharap Muktamar NU nantinya menghasilkan kepemimpinan yang mampu menjaga NU sebagai organisasi para ulama dan menjadi penopang kehidupan bangsa dan negara.
“Kemudian, jangan sampai ada pemilihan, yang memilih bukan orangnya. Ini pernah terjadi ketika di Jombang dulu. Di alun-alun itu, yang nyoblos itu bukan orang yang ada di luar-luar itu suruh masuk suruh nyoblos. Saya tahu sendiri. Saya nonton di luar dengan Gus Solah pada waktu Muktamar Jombang yang dulu,” tandasnya.
Sekedar diketahui, proses Muktamar NU ke-35 akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang pada 27-31 Agustus 2026.(wld/rid)
Komentar (0)