Utang Pemerintah Rp10.293 Triliun Masih Aman? Ini Penjelasan Kemenkeu

Jakarta, CNBC Indonesia - Utang pemerintah kini sudah lebih dari Rp 10.000 triliun secara nominal, berdasarkan catatan terbaru Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per akhir Semester I-2026.

Secara nominal, nilai total utang pemerintah per 30 Juni 2026 itu sebesar Rp 10.293,69 triliun, dengan rasio utang setara 41,26% terhadap produk domestik bruto (PDB). Nilai utang itu bertambah sekitar Rp 373,27 triliun dibanding catatan pada akhir 32 Maret 2026 sebesar Rp 9.920,42 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kemenkeu Hidayat Amir mengatakan, total utang pemerintah itu masih dalam batas aman dan terkendali, karena di bawah ketentuan rasio maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60% PDB.

"Posisi utang Pemerintah per akhir kuartal II-2026 sebesar Rp10.293,69 triliun (41,26% PDB) masih berada dalam level yang terkendali dan aman, jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara," ujar Amir kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (12/8/2026).

Amir turut menegaskan, pemerintah akan terus memastikan pembiayaan utang dikelola secara hati-hati, terukur, dan produktif untuk mendukung pembangunan nasional, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Selain dari segi rasio utang terhadap PDB yang masih jauh di bawah batas maksimal UU Keuangan Negara, Amir mengungkapkan, dari sisi pengelolaan risiko, struktur utang Pemerintah juga terus dijaga agar tetap sehat.

"Hal ini dapat dilihat dari komposisi utang yang didominasi instrumen berdenominasi rupiah, tenor yang relatif panjang, serta basis investor domestik yang semakin kuat," ujarnya.

"Dengan struktur tersebut, Pemerintah optimistis pengelolaan utang tetap berkelanjutan, resilient terhadap dinamika global, dan mampu mendukung pembiayaan APBN secara kredibel," ungkap Amir.

Sebagaimana diketahui, nominal utang pemerintah sampai dengan akhir kuartal II-2026 ini terdiri dari hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 8.966,79 triliun, dan pinjaman Rp 1.326,90 triliun.

Nilai utang hasil penerbitan SBN ini bertambah sekitar Rp 313,9 triliun dalam tiga bulan, atau dibanding posisi per akhir kuartal I-2026 yang sebesar Rp 8.652,89 triliun. Sedangkan untuk pinjaman bertambah Rp 59,38 triliun dari catatan sebelumnya Rp 1.267,52 triliun.