Podium MI: Hidup dengan Kalkulator

BADAN Pusat Statistik (BPS) baru saja membawa kabar baik. Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 8,07%, dari 8,25% pada September 2025. Jumlah penduduk miskin pun berkurang sekitar 430 ribu orang, menjadi 22,93 juta jiwa.

Bagi sebagian orang, tentu itu kabar menggembirakan. Namun, bagaimana dengan kelas menengah? Semenggembirakan itu jugakah kabar buat mereka? Pertanyaan itu layak diajukan karena di tengah angka kemiskinan yang menurun, kehidupan kelas menengah justru terasa semakin penuh hitungan.

Ibarat kata, kelas menengah saat ini seperti hidup dengan kalkulator. Semua harus dihitung. Sejak 'tanggal muda', kalkulator sudah langsung bekerja. Berapa untuk cicilan? Berapa untuk kontrakan? Berapa untuk biaya listrik, transportasi, makan, sekolah anak? Berapa yang bisa ditabung? Berapa yang harus disisihkan untuk keadaan darurat?

Kalau masih ada sisa, barulah berpikir untuk sesekali makan di luar atau pergi liburan. Itu pun harus dihitung lagi, bahkan lebih cermat dan ketat, karena mereka juga mesti berpikir bagaimana caranya bisa bertahan sampai 'tanggal tua'.

Apakah itu artinya kelas menengah sekarang semakin pelit? Tidak. Mereka hanya semakin sadar bahwa uang yang mereka miliki harus dibagi ke terlalu banyak kebutuhan. Setiap bulan, setiap hari. Setelah dibagi-bagi, kadang ada sisa, kadang impas, lebih sering tekor. Nah, agar tak keseringan defisit, mereka terpaksa hidup dengan kalkulator.

Wajah kelas menengah hari ini memang makin terlihat melas. Mereka berada di posisi yang serbatanggung. Tidak miskin, tetapi juga tidak aman. Masih bekerja, tetapi belum tentu punya ruang untuk bernapas. Masih bisa membeli, tetapi makin sering harus berpikir dan berhitung ulang. Lebih tepatnya, mereka sedang kehilangan keleluasaan.

Ironisnya, angka-angka ekonomi di atas kertas sebetulnya tidak sedang menunjukkan keadaan yang buruk-buruk amat. Selain tingkat kemiskinan yang turun, angka pengangguran juga turun. Pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka tercatat 7,22 juta orang. Malah, rata-rata upah buruh pun naik menjadi Rp3,39 juta per bulan.

Ekonomi Indonesia juga terus tumbuh. Pada triwulan II 2026, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,29% secara tahunan. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% dan tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur produk domestik bruto, dengan porsi 53,32%.

Lalu mengapa di segmen menengah, kalkulator justru terasa semakin penting? Mengapa angka-angka hijau itu tidak tecermin pada realitas di lapangan? Data mengenai kelas menengah itu barangkali bisa memberikan gambaran yang menarik. Jumlah kelas menengah Indonesia pada 2025 tercatat sekitar 46,7 juta orang, turun dari 47,9 juta pada 2024. Pada 2019, jumlahnya masih sekitar 57,33 juta.

Ilustrasi kelas menengah. Foto: MI/Ramdani.

Dalam waktu beberapa tahun, jutaan orang keluar dari kelompok yang selama ini dianggap sebagai penyangga ekonomi dan konsumsi. Pada saat yang sama, kelompok yang disebut aspiring middle class justru membesar hingga sekitar 142 juta orang.

Di sinilah letak persoalannya. Kelompok aspiring middle class itu berada di wilayah 'abu-abu', semacam transisi antara masyarakat rentan (vulnerable) dan kelas menengah sejati (middle class). Mereka mungkin masih bekerja, berbelanja, membayar pajak, membayar cicilan, tetapi tak memiliki cukup bantalan ketika datang guncangan.

Tanpa bantalan, satu PHK bisa mengacaukan banyak hal. Satu penyakit serius bisa menguras tabungan. Satu kebutuhan finansial yang besar, biaya pendidikan anak misalnya, bisa mengobrak-abrik rencana keuangan.

Karena itu, masalah kelas menengah sesungguhnya bukan semata berapa pendapatan yang diterima, melainkan juga seberapa jauh pendapatan itu mampu memberikan rasa aman. Barangkali itulah sebabnya banyak orang dari kelompok menengah hari ini tidak lagi berpikir bagaimana bisa naik kelas atau menjadi kaya, tapi sekadar bertahan agar tidak sampai turun kelas.

Kiranya di situlah negara perlu hadir. Bukan untuk menjamin semua orang menjadi kaya. Itu mustahil. Negara mesti hadir untuk memastikan pekerjaan memberikan upah yang layak, ekosistem ekonomi menciptakan 'jalur penaikan kelas', rumah dan pendidikan tidak semakin menjauh dari kemampuan masyarakat, serta perlindungan sosial cukup kuat ketika seseorang jatuh.

Sayangnya, pada saat seperti itu, bukan negara yang hadir mendampingi, malah mesin hitung. Ia seperti teman yang selalu ikut ke mana-mana. Lama-kelamaan kalkulator tak sekadar alat menghitung pengeluaran, tapi menjadi alat untuk mempertahankan status sosial. Padahal, sepintar-pintarnya kalkulator ikut mengatur keuangan, ia tidak akan sanggup memberikan bantuan ketika kelas menengah terkena PHK, misalnya. Ia juga tidak akan mampu menyokong ketika tiba-tiba keluarga kelas menengah disergap krisis kesehatan hebat.

Bukannya tidak mau, tapi bagaimana mungkin kalkulator bisa membantu kalau uang yang mesti ia hitung saja tidak ada? Kalaupun duitnya ada, jumlahnya jauh lebih kecil daripada kebutuhan mendesak yang mesti dikover segera, bagaimana caranya?

Negara punya kebijakan, kewenangan, aparat, perangkat, dan semua perkakas untuk melindungi serta mengangkat derajat seluruh rakyatnya, termasuk kelas menengah. Ketika akhirnya masyarakat terpaksa lebih mengandalkan kalkulator, itu artinya tangan negara, sepertinya, memang tidak berniat menjangkau mereka.