Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ditujukan supaya konsumsinya tepat sasaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dengan mekanisme pembatasan ini, maka masyarakat mampu atau golongan atas harus membeli BBM sesuai dengan kemampuan keuangannya, yaitu tak lagi boleh menggunakan Pertalite.
"Yang jelas kita incar adalah yang atas saja. Supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka," kata Purbaya selepas menggelar rapat dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Purbaya mengatakan, skema yang tengah dipertimbangkan ialah pembatasan konsumsi Pertalite untuk masyarakat yang tergolong ke dalam golongan desil teratas, yaitu desil 9 dan 10.
Ia menuturkan, sistem pemerintah sebetulnya sudah mampu mengakomodir kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi ini, namun untuk pelaksanaannya kata dia harus disesuaikan dengan waktu yang tepat.
"Belum dilaksanakan. Kita sedang pelajari sistemnya seperti apa. Yang jelas saya sudah lihat. Sistemnya bisa dijalankan mobil per mobil atau desil per desil," ujar Purbaya.
Dengan cara ini, ia meyakini, kebutuhan pemerintah untuk menganggarkan subsidi BBM dalam APBN dapat berkurang.
Sebagaimana diketahui, anggaran subsidi BBM pada 2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Di dalam perpres itu disebutkan anggaran belanja subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) nilainya Rp 25,14 triliun pada 2026. Terpangkas sekitar 5,7% dari anggaran belanja subsidi BBM pada 2025 yang senilai Rp 26,66 triliun.
"Konsumsi mungkin akan sama. Cuma subsidinya akan berkurang, karena semakin terbatas dari data subsidi," kata Purbaya.
(arj/arj)
Komentar (0)