Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua (Waka) Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menyebutkan penanganan sampah di kawasan destinasi wisata internasional pada tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), perlu kolaborasi semua sektor.
"Mudah-mudahan ada solusi penanganan sampah selain berbasis WtE (Waste to Energy) atau teknologi pengolahan mengubah sampah waste energi yang diterapkan di provinsi kepulauan, seperti NTB," kata Rahayu Saraswati di sela kunjungan kerja reses ke Kantor Gubernur NTB dan diterima langsung Gubernur NTB H Lalu M Iqbal bersama jajarannya, di Mataram, Selasa .
Sebelumnya pada Senin (10/8) rombongan Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan reses ke Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara.
Dalam kegiatan itu masalah sampah menjadi sorotan, karena penanganan dinilai kurang maksimal sehingga perlu ada solusi yang efektif yang dapat mengolah sampah di kawasan tersebut agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.
Baca juga: Atasi sampah Gili Trawangan, Jumhur janji percepat izin insinerator
Menurutnya, terkait masalah sampah di kawasan tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara tersebut yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, atau biasa disingkat Gili Tramena, masuk dalam wilayah konservasi sehingga penting kejelasan lead sector dan kolaborasi lintas kementerian.
Isu sampah juga menjadi perhatian Kementerian Pariwisata, eksekusi programnya berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Sementara persoalan sampah juga sebenarnya ada di Komisi IV DPR RI dan eksekusinya ada di KLH. Apalagi kawasan Gili masuk area konservasi.
"Untuk itu untuk masalah ini butuh kolaborasi dengan KKP dan Kehutanan. Kami juga perlu memastikan lead sector-nya agar arahannya jelas," kata Rahayu.
Terkait dengan masalah sampah di destinasi unggulan internasional itu, Komisi VII tetap akan memberikan masukan kepada lead sector sesuai dengan hasil kunjungan reses.
Baca juga: Mengelola sampah di daerah wisata ala Gili Eco Trust
Harapannya, ke depan ketika sudah ada program pengolahan sampah baik itu berupa bank sampah atau mesin pembakar sampah ramah lingkungan dan sejenisnya yang bisa mengatasi masalah sampah secara terpadu.
Namun dalam pelaksanaannya program-program tersebut tentu harus mendapatkan dukungan pendampingan, agar program bisa berjalan maksimal dan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga sekitar dan wisatawan.
"Jangan sampai program sudah ada, tapi warga tidak tahu cara memanfaatkan program tersebut," katanya.
Sementara Gubernur NTB Lalu M Iqbal berkomitmen akan membenahi permasalahan sampah di kawasan destinasi wisata Gili Tramena.
"Untuk masalah sampah ini menjadi kewenangan kabupaten/kota, namun kami akan melakukan komunikasi lebih intensif untuk penanganan sampah di Gili Tramena untuk menciptakan kawasan wisata yang bersih, aman, dan nyaman," katanya.
Baca juga: KSPN Gili Trawangan Lombok produksi sampah 20 ton per hari
"Mudah-mudahan ada solusi penanganan sampah selain berbasis WtE (Waste to Energy) atau teknologi pengolahan mengubah sampah waste energi yang diterapkan di provinsi kepulauan, seperti NTB," kata Rahayu Saraswati di sela kunjungan kerja reses ke Kantor Gubernur NTB dan diterima langsung Gubernur NTB H Lalu M Iqbal bersama jajarannya, di Mataram, Selasa .
Sebelumnya pada Senin (10/8) rombongan Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan reses ke Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara.
Dalam kegiatan itu masalah sampah menjadi sorotan, karena penanganan dinilai kurang maksimal sehingga perlu ada solusi yang efektif yang dapat mengolah sampah di kawasan tersebut agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.
Baca juga: Atasi sampah Gili Trawangan, Jumhur janji percepat izin insinerator
Menurutnya, terkait masalah sampah di kawasan tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara tersebut yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, atau biasa disingkat Gili Tramena, masuk dalam wilayah konservasi sehingga penting kejelasan lead sector dan kolaborasi lintas kementerian.
Isu sampah juga menjadi perhatian Kementerian Pariwisata, eksekusi programnya berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Sementara persoalan sampah juga sebenarnya ada di Komisi IV DPR RI dan eksekusinya ada di KLH. Apalagi kawasan Gili masuk area konservasi.
"Untuk itu untuk masalah ini butuh kolaborasi dengan KKP dan Kehutanan. Kami juga perlu memastikan lead sector-nya agar arahannya jelas," kata Rahayu.
Terkait dengan masalah sampah di destinasi unggulan internasional itu, Komisi VII tetap akan memberikan masukan kepada lead sector sesuai dengan hasil kunjungan reses.
Baca juga: Mengelola sampah di daerah wisata ala Gili Eco Trust
Harapannya, ke depan ketika sudah ada program pengolahan sampah baik itu berupa bank sampah atau mesin pembakar sampah ramah lingkungan dan sejenisnya yang bisa mengatasi masalah sampah secara terpadu.
Namun dalam pelaksanaannya program-program tersebut tentu harus mendapatkan dukungan pendampingan, agar program bisa berjalan maksimal dan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga sekitar dan wisatawan.
"Jangan sampai program sudah ada, tapi warga tidak tahu cara memanfaatkan program tersebut," katanya.
Sementara Gubernur NTB Lalu M Iqbal berkomitmen akan membenahi permasalahan sampah di kawasan destinasi wisata Gili Tramena.
"Untuk masalah sampah ini menjadi kewenangan kabupaten/kota, namun kami akan melakukan komunikasi lebih intensif untuk penanganan sampah di Gili Tramena untuk menciptakan kawasan wisata yang bersih, aman, dan nyaman," katanya.
Baca juga: KSPN Gili Trawangan Lombok produksi sampah 20 ton per hari
Komentar (0)