JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Ahmad Jilul Qur’ani Farid mengungkap alasannya memprakarsai gerakan “Kabinet Bayangan” bersama Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari.
Jilul mengatakan, gerakan ini lahir dari keresahan terhadap pemerintahan saat ini yang dinilai tidak bekerja baik.
Menurut dia, pemerintahan sekarang tak memenuhi prinsip good governance, yang meliputi transparancy (transparan), akuntabilitas (akuntabel), responsibility (tanggung jawab), dan fairness (adil).
“Kita lihat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang direncanakan tidak dianggarkan, yang dianggarkan tidak direncanakan,” kata Jilul dalam podcast Gaspol! Kompas.com, Selasa (11/8/2026).
Baca juga: Pramono Minta Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai Agustus 2026, Tanggalnya Masih Rahasia
Kabinet Bayangan memiliki 15 menteri yang seluruhnya dari kalangan profesional, dengan “jabatan” sesuai keahlian masing-masing.
Ke-15 menteri ini memiliki cita-cita memperbaiki negara dari “hulu”, menempatkan diri sebagai pengawas peraturan dan kebijakan agar tidak serampangan.
“Ketika proses policy making atau ketika di eksekutif atau di legislatif harus diantisipasi, ada yang ngawur harus diteriaki dulu. Ibarat sopir angkot, meleng mau nabrak, penumpangnya harus berani teriak,” ucap Jilul yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.
Berbeda dari Kabinet Merah Putih, lanjut Jilul, Kabinet Bayangan tak punya sumber daya besar seperti logistik, otoritas, hingga anggaran. Sementara, Kabinet Bayangan hanya punya keberanian dan dukungan masyarakat.
Jilul menegaskan Kabinet Bayangan bukan gerakan makar maupun gerakan politik. Kabinet Bayangan berharap bisa berfungsi sebagai kontrol masyarakat sipil terhadap pemerintah agar melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
“Harus dimaknai oposisi itu jangan sebagai musuh negara. Oposisi itu adalah kawan tanding,” tutur dia.
Baca juga: Menteri-menteri Prabowo Rapat Bareng DPR Bahas Konflik Agraria
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan yang juga akademisi sekaligus peneliti Irma Hidayana menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Irma mengatakan, sebelum ada MBG, pemerintah sedianya memiliki Program Makanan Tambahan (PMT) yang tujuannya untuk memperbaiki gizi anak. Menurut dia, PMT lebih tepat dijalankan dan tak berisiko penyalahgunaan tinggi seperti MBG.
“Kalau mau memperbaiki gizi, harusnya difokuskan ke kantong-kantong yang angka status gizinya kurang,” tutur dia.
Irma juga menyoroti masih banyaknya kasus keracunan MBG di beberapa daerah. Oleh karenanya, sekalipun pucuk kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah diganti, ia sanksi program MBG dapat berbenah.
“Kasus keracunan itu menunjukkan bahwa program MBG ini mencederai prinsip etika program kesehatan masyarakat, tidak boleh menyakiti, do no hurt,” kata Irma.
Baca juga: Prabowo Minta Karhutla Segera Ditangani, Pemerintah Pusat Janji Dukung Penuh
Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Gaspol! “Oposisi Tanpa Logistik Vs Kabinet Gemuk Prabowo” tayang perdana di YouTube Kompas.com malam ini pukul 21.00 WIB.
Link di sini
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)