EtIndonesia.com — Iran memasuki babak baru dalam konsolidasi kepemimpinan nasional setelah pemerintah dan kantor Pemimpin Tertinggi mengumumkan serangkaian perubahan besar pada jajaran militer serta lembaga keamanan tertinggi negara. Perombakan yang berlangsung pada 9–10 Agustus 2026 itu terjadi ketika Teheran masih menghadapi tekanan militer, diplomatik, dan ekonomi, sekaligus menjalani perundingan sensitif yang berkaitan dengan Amerika Serikat dan Selat Hormuz.
Perubahan pertama terjadi pada struktur tertinggi Angkatan Bersenjata Iran. Pada Senin, 10 Agustus 2026, Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei secara resmi menunjuk Mayor Jenderal Ali Abdollahi sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran. Abdollahi sebelumnya memimpin komando perang gabungan Iran dan dikenal sebagai salah satu figur penting dalam struktur pertahanan negara tersebut.
Penunjukan Abdollahi merupakan bagian dari paket perombakan yang lebih luas. Enam posisi senior militer diumumkan pada hari yang sama. Di antaranya, Ali Ozmaei ditunjuk memimpin Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, sementara Ahmad Vahidi dikukuhkan sebagai Panglima IRGC dengan pangkat mayor jenderal.
Perombakan ini menjadi semakin penting karena dilakukan ketika Mojtaba Khamenei masih sangat jarang terlihat di hadapan publik. Sejak perang pecah pada 28 Februari 2026, keberadaan dan kondisi fisiknya berulang kali menjadi bahan spekulasi. Pemerintah Iran berusaha membantah berbagai rumor tersebut dan menegaskan bahwa Pemimpin Tertinggi tetap menjalankan tugas serta mengambil keputusan strategis negara.
Namun, perubahan paling menarik perhatian justru terjadi di Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran atau SNSC, lembaga yang berada di pusat pengambilan keputusan mengenai pertahanan, keamanan, intelijen, dan kebijakan luar negeri.
Pada Minggu, 9 Agustus 2026, Mohsen Rezaei ditunjuk sebagai perwakilan Pemimpin Tertinggi di SNSC. Selanjutnya, pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian mengumumkan bahwa Rezaei akan menggantikan Mohammad Bagher Zolghadr sebagai sekretaris lembaga tersebut.
Rezaei bukanlah figur baru dalam lingkaran kekuasaan Iran. Pria berusia 71 tahun itu pernah menjadi Panglima IRGC selama sekitar 16 tahun, termasuk pada masa Perang Iran-Irak. Setelah meninggalkan komando militer, ia memasuki dunia politik dan pemerintahan, pernah menjabat sekretaris Dewan Penentu Kebijaksanaan serta wakil presiden bidang ekonomi. Ia juga telah beberapa kali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Iran, tetapi tidak pernah berhasil memenangkan jabatan tersebut.
Sementara itu, Zolghadr tidak sepenuhnya tersingkir dari pusat kekuasaan. Setelah meninggalkan posisi sekretaris SNSC, ia langsung ditunjuk menjadi penasihat politik Pemimpin Tertinggi Iran. Dengan demikian, perubahan tersebut lebih menyerupai penataan ulang pusat pengambilan keputusan dibandingkan penghapusan total pengaruh Zolghadr.
Pergantian ini menjadi semakin menarik karena hanya sehari sebelumnya, pada Sabtu, 8 Agustus 2026, Zolghadr mengumumkan enam tuntutan kepada Amerika Serikat sebagai syarat bagi pembukaan penuh kembali Selat Hormuz.
Tuntutan tersebut antara lain mencakup penghentian ancaman terhadap Iran, penghentian operasi militer terhadap Iran dan sekutu-sekutunya di kawasan, pencabutan blokade dan sanksi, penarikan pasukan Amerika dari sekitar Iran, pembayaran kompensasi perang, serta pencairan aset Iran yang dibekukan di luar negeri.
Karena itulah, pergantian pucuk pimpinan SNSC hanya sekitar sehari setelah pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan Teheran selanjutnya.
Sejumlah analis melihat penunjukan Rezaei sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan di sekitar Pemimpin Tertinggi dan kelompok yang memiliki hubungan kuat dengan IRGC. Rezaei memiliki pengalaman panjang dalam struktur militer sekaligus politik, sehingga dinilai mampu menjembatani kepentingan medan perang, diplomasi, keamanan ekonomi, dan politik dalam negeri.
Ada pula perhatian terhadap posisi Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, yang memainkan peran penting dalam jalur diplomasi Iran dengan Amerika Serikat. Zolghadr diketahui memiliki hubungan dekat dengan Ghalibaf. Karena itu, sebagian analis menilai masuknya Rezaei dapat menjadi salah satu cara untuk mengimbangi meningkatnya pengaruh politik Ghalibaf.
Meski demikian, belum ada bukti bahwa pergantian tersebut otomatis berarti Iran akan meninggalkan diplomasi dan mengambil kebijakan yang sepenuhnya lebih keras. Rezaei sendiri dikenal sebagai tokoh garis keras, tetapi dalam sejumlah kesempatan tetap menerima kemungkinan negosiasi selama pembicaraan tersebut dianggap menguntungkan kepentingan strategis Iran.
Di tengah perombakan tersebut, misteri mengenai kondisi Mojtaba Khamenei juga belum sepenuhnya mereda.
Media yang berafiliasi dengan pemerintah sempat mengedarkan kembali rekaman lama yang memperlihatkan Khamenei bertemu sejumlah ulama dan pendukungnya. Namun, perhatian muncul karena rekaman tersebut bukan bukti baru mengenai kondisinya setelah perang. Pemerintah kemudian berusaha meredam spekulasi dengan menyatakan bahwa gambar terbaru Pemimpin Tertinggi akan dipublikasikan. Presiden Pezeshkian pada Senin, 10 Agustus, juga mengatakan bahwa dirinya baru-baru ini mengadakan pertemuan selama sekitar tujuh jam dengan Khamenei, dengan salah satu pesan utama yang disampaikan adalah pentingnya menjaga persatuan internal.
Perombakan politik dan militer ini berlangsung ketika pemerintah Iran juga menghadapi tekanan serius dari dalam negeri.
Persoalan inflasi, melemahnya kemampuan ekonomi, biaya hidup, pembayaran pensiun, dan tekanan akibat konflik berkepanjangan terus menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat. Aksi para pensiunan dan kelompok pekerja telah berulang kali muncul di sejumlah kota Iran, dengan tuntutan yang berkaitan dengan pendapatan, kenaikan harga kebutuhan hidup, dan jaminan sosial.
Kondisi tersebut menciptakan tantangan berlapis bagi Teheran. Di luar negeri, Iran harus menghadapi tekanan Amerika Serikat, persoalan Selat Hormuz, serta konsekuensi konflik regional. Di dalam negeri, pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah ketidakpuasan sosial berkembang semakin luas.
Dengan demikian, perombakan kepemimpinan pada 9–10 Agustus 2026 tampaknya bukan sekadar pergantian pejabat. Langkah tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari upaya Iran membangun kembali rantai komando, memperkuat koordinasi antara militer dan politik, sekaligus mengonsolidasikan pusat kekuasaan dalam menghadapi periode yang sangat menentukan.
Pertanyaan terbesarnya kini adalah apakah kemunculan kembali tokoh-tokoh veteran Garda Revolusi seperti Mohsen Rezaei dan Ali Abdollahi akan membawa Iran menuju kebijakan yang semakin konfrontatif, atau justru menciptakan struktur kepemimpinan yang lebih terkoordinasi untuk menghadapi negosiasi dengan Amerika Serikat.
Jawabannya akan sangat menentukan bukan hanya masa depan politik Iran, tetapi juga perkembangan konflik di Timur Tengah dan nasib perundingan mengenai Selat Hormuz dalam beberapa waktu mendatang. (***)
Komentar (0)