Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti adanya kelebihan pembayaran dalam sejumlah paket belanja barang dan belanja modal Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Laporan Keuangan Tahun 2025.
Temuan tersebut berkaitan dengan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah paket pekerjaan. Atas temuan itu, BPK meminta BSSN menyelesaikan kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan.
Selain kelebihan pembayaran, BPK menemukan sejumlah area dalam pengelolaan keuangan BSSN yang masih perlu diperkuat. Di antaranya penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset tetap serta penyempurnaan pengelolaan aset tidak berwujud.
BPK pun merekomendasikan BSSN melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh dan mengoptimalkan pemanfaatan perangkat lunak.
Temuan tersebut disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 yang diserahkan Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
Meski terdapat sejumlah catatan, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025. Opini tersebut menunjukkan laporan keuangan BSSN telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Nyoman juga mengapresiasi BSSN yang telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya. Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan komitmen BSSN dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas.
"BSSN juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK secara tuntas, menjadikan BSSN sebagai contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab. Selain itu, BSSN turut berkontribusi dalam peningkatan Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia tahun 2025," ujar Nyoman dalam keterangannya, Selasa (11/8).
BSSN juga tercatat sebagai salah satu kementerian/lembaga tercepat dalam menyampaikan laporan keuangan kepada BPK. Nyoman menekankan capaian positif tersebut perlu menjadi fondasi bagi BSSN untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan negara.
"Capaian positif ini hendaknya menjadi fondasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan negara demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara," katanya.
Selain itu, BPK mendorong BSSN memperkuat transformasi tata kelola melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta pengembangan Government 5.0. Konsep tersebut mengintegrasikan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), analisis data, dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif.
Nyoman menegaskan opini WTP bukan merupakan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang semakin baik. Karena itu, kami berharap seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konsisten sehingga mampu memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan efektivitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Nyoman.
Komentar (0)